TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, sepakat untuk mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ketiga kepala daerah sudah bertemu dalam rapat koordinasi bersama di gedung Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) III Malang, Selasa (28/4/2020).

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko mengatakan, Malang Raya merupakan satu kesatuan meskipun terbagi dalam tiga administrasi pemerintahan.

PSBB akan efektif jika dilakukan dalam ruang lingkup Malang Raya.

“Malang Raya sudah merupakan satu kesatuan. Berbeda dalam (administrasi) pemerintahannya, tapi terkait mobilisasi masyarakat itu sudah jadi satu."

"Sehingga ketika Kabupaten Malang dan Kota Malang sudah dianggap punya keharusan (PSBB), Kota Batu harus mendukung,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Rabu (29/4/2020).

Berikut fakta pengajuan PSBB di Malang Raya, yang Tribunnews.com rangkum dari berbagai sumber:

Jumlah PDP di Kota Malang Meningkat

Dikutip dari Suryamalang.com, Wali Kota Malang, Sutiaji ingin memberlakukan PSBB di Malang Raya karena jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) meningkat.

Dirinya tidak pernah melihat angka positif Covid-19 berkaitan dengan PSBB ini.

Baca: Hari Kedua PSBB Surabaya, Kemacetan Tak Terlihat Lagi, Warga Sudah Banyak Memahami Aturan

Baca: PSBB Dipilih ketimbang Lockdown, Refly Harun: Bukan Masyarakat Tidak Mau, Pemerintah yang Tak Mampu

Baca: Pemerintah Pilih PSBB untuk Tangani Corona, Mahfud MD Singgung Negara yang Batal Lockdown

Namun, jumlah PDP yang terus meningkat tersebut harus segera diatasi secara bersama.

"Penyebaran PDP di kami (Kota Malang) ini merata. Dari hari ke hari terus bertambah. Ini yang harus jadi perhatian bersama," ujarnya, Selasa.

Menurutnya, PSBB akan efektif apabila Kabupaten Malang dan Kota Batu juga turut dalam mengajukan PSBB.

"Kebersamaan inilah yang harus kita bangun. Itu yang jadi pertimbangan kami, pengajuan PSBB itu kami lakukan melalui Gubernur Jawa Timur," jelasnya.