TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan penyebab data penerima bantuan di wilayahnya alami peningkatan saat pandemi virus Corona.

Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (12/5/2020).

Sebelum adanya virus Corona atau Covid-19, Jawa Barat hanya membantu warga rawan miskin sebanyak 25 persen.

Baca: Seorang Warga DKI Jakarta Sebut Tak Dapatkan Bantuan Utuh: Tolong Pemerintah

Setelah Covid-19, Ridwan Kamil bersama tim mengira subsidi akan diberikan ke pada 40 persen warganya.

Namun ternyata, setelah dilakukan pendataan banyak warga yang mendaftarkan diri.

Sehingga total kebutuhan warga yang harus diberikan bantuan sebanyak 63 persen.

"Sebelum Covid, bansos itu di Jawa Barat hanya 25 persen orang rawan miskin yang kita bantu," terang Ridwan Kamil.

"Setelah Covid berteori yang harus disubsidi itu adalah 40 persen dari penduduk."

"Tapi di Jawa Barat ternyata yang mendaftarkan dari arus bawah sampai 63 persen," tambahnya.

Jumlah itu dinilai Ridwan Kamil sangat banyak dari biasanya.

Pasalnya, dua per tiga dari warga Jawa Barat memohon untuk diberikan bantuan.

Padahal, biasanya pemerintah provinsi hanya mensubsidi sejumlah 9 juta jiwa.

Baca: Tak Dapat Bantuan, Warga Jakarta Ini Tunggak Kontrakan hingga Gadaikan BPKB Motor Demi Uang Makan

Baca: Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa Sepakat Jika Relaksasi Diutamakan Bagi Masjid di Pemukiman

Namun kini, mereka harus memberikan bantuan pada 38 juta warga Jawa Barat.

Disebutkan, total keseluruhan penduduk di Jawa Barat mencapai 50 juta jiwa.

"Jadi di Jawa Barat dua per tiga warganya meminta bantuan ke negara," jelas Ridwan Kamil.

"Yang tadinya kita hanya mensubsidi 9 juta jiwa, sekarang kami harus mensubsidi 38 juta dari 50 juta jiwa," lanjutnya.

Ridwan Kamil kemudian menyampaikan penyebab adanya lonjakan data tersebut.

Para warga mengira, bantuan yang diberikan oleh pemerintah hanya ada satu pintu.

Padahal, pemerintah memiliki delapan pintu bantuan.

Di mana bantuan tersebut akan dibagikan oleh institusi yang berbeda-beda.

Serta waktu dan cara yang berbeda pula.

Diketahui, delapan bantuan tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu PraKerja.

Kemudian juga ada bantuan sembako dari presiden, penggunaan dana desa, dan dana tunai dari Kementerian Sosial.

Serta dana provinsi hingga kota dan kabupaten di Jawa Barat.

Baca: Presiden Jokowi Mewanti-wanti Jajarannya soal Krisis Pangan di Tengah Pandemi Corona

Baca: Ramadan di Tengah Pandemi Virus Corona, Berikut 5 Tips Jaga Komunikasi Jarak Jauh Agar Tetap Lancar

"Untuk bansos, warga mengira bantuan pemerintah itu satu pintu," ungkap Ridwan Kamil.

"Ternyata tidak seperti itu, aslinya pemerintah kurang lebih ada delapan bantuan."

"Bantuan itu dilakukan oleh delapan institusi yang berbeda dengan waktu dan cara yang berbeda," imbuhnya.

Permasalahan soal bantuan sosial di Jawa Barat tidak hanya itu.

Banyak warga yang protes dan berspekulasi mereka tidak mendapatkan bantuan.

Padahal para warga belum mengetahui ada delapan pintu bantuan di Jawa Barat.

Pun bantuan yang diberikan dapat memiliki perbedaan waktu.

Sehingga warga yang tak mendapatkan bantuan merasa tidak ada keadilan.

Meski demikian, Ridwan Kamil menyebutkan masih terus berupaya membenahi permasalahan tersebut.

"Ketika warga mengira hanya ada satu pintu bantuan, kemudian bantuan dari delapan itu datang," tutur Ridwan Kamil.

"Mereka yang tidak mendapatkan bantuan mengira tidak ada keadilan lalu protes."

"Itu yang hingga saat ini terus kita perbaiki," ujarnya.

(Tribunnews.com/Febia Rosada)