TRIBUNNEWS.COM – Masuknya 7 orang anggota Jemaah Tablig dari perjalanan di Bangladesh ke Provinsi Gorontalo mendapat kecaman dari Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.

Rusli Habibie tidak bisa menyembunyikan kekecewaanya atas lolosnya 7 orang yang hasil rapid test-nya semua reaktif.

Mereka masuk dari perbatasan darat di Kecamatan Atinggola, Gorontalo Utara, Sabtu (16/5/2020) malam, setelah mendapat izin dari Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin.

Padahal, Provinsi Gorontalo saat ini masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Rusli Habibie mengaku, tidak habis pikir bagaimana Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin, mengizinkan mereka masuk Gorontalo.

“Saya tadi malam tidak bisa tidur Pak Bupati. Saya dapat telepon dari petugas lapangan, saya telepon Pak Bupati tidak nyambung. Jam 11 malam saya suruh susul ajudan untuk bicara dengan bupati langsung,” kata Rusli Habibie, saat menggelar rapat daring dengan Forkopimda dan kepala daerah yang juga dihadiri Bupati Gorontalo Utara, Minggu (17/5/2020).

Tujuh jemaah tabligh dari Bangladesh itu di antaranya warga Gorontalo Utara, 2 sisanya masing-masing warga Kota Gorontalo dan Boelamo.

Mereka terbang dari Bangladesh masuk ke Jakarta dan berhenti di Manado.

Baca: Penjualan Berlian Dunia Melesu Imbas dari Pandemi Virus Corona

Baca: Awal Virus Corona Diduga Bukan dari Kelelawar, Tapi Manusia di Pasar Hewan Liar Wuhan

Baca: Seorang Petugas Tol Positif Covid-19, 17 Orang di Mesuji Harus Dites Corona

Perjalanan dari Manado melalui darat untuk masuk ke Gorontalo.

Rusli Habibie membandingkan bagaimana sikap Indra Yasin yang melarang 87 warga dari Buol dan 21 ABK Sabuk Nusantara untuk masuk ke Gorontalo dibandingkan dengan 7 jamaah tabligh.

Sementara, petugas gabungan di posko perbatasan yang berasal dari Polri, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan tegas melarang orang untuk masuk.

“Jadi, saya mohon maaf Pak Bupati, saya agak ragu dengan pernyataan Pak Bupati yang sangat tegas tadi, tapi di lain sisi meloloskan 7 orang,” ucap Rusli.

Rusli mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan untuk menjalankan PSBB secara serius dan bertanggung jawab.

Ia menilai kebijakan ini bukan kebijakannya sendiri yang ia buat, tapi sudah melalui kesepakatan bersama untuk melindungi rakyat Gorontalo dari penularan virus corona.