Pemprov Jatim Cabut Surat Edaran yang Perbolehkan Shalat Idul Fitri di Masjid
Pemprov Jatim resmi mencabut Surat Edaran perihal kelonggaran pelaksanaan Salat Idul Fitri 1441 H kepada Masjid Al Akbar Surabaya.
Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
Ia menambahkan, pihaknya akan mengevalusi ke dalam terkait diterbitkannya SE tersebut.
Pasalnya, menurut Khofifah, Sekdaprov Jatim mendapat masukan dari para tokoh dan ulama sebelum menerbitkan suratnya.
"Jadi ini bagian dari yang saya harus koreksi ke dalam karena rupanya Sekda menyampaikan mendapatkan masukan dari para tokoh dan ulama, sehingga kemudian mengkomunikasikan ke Masjid Nasional Al Akbar untuk bisa menyelenggarakan Salat Tarawih sampai dengan Salat Id dengan berbagai SOP sesuai protokol kesehatan," terangnya.
"Nah format-format yang disiapkan memang semuanya sudah pada posisi upaya untuk menjaga physical distancing-nya, dan seterusnya," sambung Khofifah.
Baca: Gejala Klinik Pasien Corona di Jawa Timur Berbeda dengan Negara Lain, Bukti Virus Terus Bermutasi
Akan tetapi, ia menambahkan, apabila hal ini dibiarkan maka SE tersebut akan menjadi referensi masjid-masjid lainnya di Jawa Timur.
Oleh karena itu, ia pun melakukan koordinasi dengan berbagai pihak hingga akhirnya memutuskan mencabut SE tersebut.
Pernyataan Sekdaprov Jatim
Diberitakan TribunMadura.com, Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono, mencabut surat kelonggaran pelaksanaan Salat Idul Fitri 1441 H kepada Masjid Al Akbar Surabaya.
Pencabutan surat nomor 451/7809/012/2020 perihal imbauan kaifat takbir dan Salat Idul Fitri Masjid Al Akbar Surabaya ini diumumkan Heru dalam konferensi pers di Gedung Negara Grahadi, Senin (18/5/2020).
Heru Tjahjono menerangkan, pada dasarnya, surat tersebut ditujukan khusus untuk Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Al Akbar Surabaya.
Namun, Heru mengatakan, rupanya hal ini dijadikan pedoman Salat Idul Fitri oleh banyak masjid di Jawa Timur.
Oleh karena itu, atas berbagai pertimbangan, pihaknya melakukan rapat bersama kepala Biro Kesos, Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Imam Besar Masjid Al Akbar, Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Al Akbar Surabaya, dan jajaran pengurus pengelola Masjid Al Akbar Surabaya.
"Dengan hasil rapat tadi kami mencabut surat kami tanggal 14 Mei 2020 tersebut," kata Heru.
Baca: Jatim Alami Lonjakan Corona dan Surabaya Paling Banyak, Risma: Saya Enggak Peduli Dikatakan Tinggi
Ia menambahkan, rapat tersebut sengaja digelar hanya dengan jajaran pengurus Masjid Al Akbar Surabaya.
