Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

14 Daerah di Jabar Ini Telah Menerapkan Sanksi Bagi Pelanggar PSBB

Setidaknya sudah ada 14 kota dan kabupaten di Jawa Barat yang sudah mengatur peraturan dan sanksi tersebut

14 Daerah di Jabar Ini Telah Menerapkan Sanksi Bagi Pelanggar PSBB
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Petugas gabungan memeriksa dan memperketat pengawasan arus transportasi pasca-Lebaran 2020 di perbatasan Bekasi-Karawang serta KM 47 Tol Cikampek-Jakarta, Jawa Barat, Rabu (27/5/2020). Kendaraan yang hendak masuk Jakarta harus menunjukkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Jika kendaraan tidak lengkap/tanpa SIKM, petugas mengarahkan kendaraan tersebut keluar tol terdekat. Hal ini selaras dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta pada 15 Mei 2020 yang telah menerbitkan Pergub 47/2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar dan masuk Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19). Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Sanksi bagi pihak yang melanggar peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun skema Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) kini mulai diterapkan oleh sejumlah Kota dan Kabupaten di Jawa Barat.

Setidaknya sudah ada 14 kota dan kabupaten di Jawa Barat yang sudah mengatur peraturan dan sanksi tersebut melalui peraturan bupati atau walikota setempat

"Akan diterapkan sanksi bagi pelanggaran PSBB atau yang diberlakukan di Provinsi Jawa Barat.

Nah ini saat ini sudah ada 14 kabupaten kota ya informasi terakhirnya, yang sudah memiliki peraturan kepala daerahnya baik bupati maupun walikotanya untuk penerapan sanksi bagi pelanggar PSBB," kata Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Berli Hamdani di Gedung Sate, Selasa (9/6/2020).

Daerah yang menerapkan peraturan sekaligus sanksi tersebut di antaranya Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cirebon.

Baca: Ombudsman Ungkap Potensi Maladministrasi dalam Pelaksanaan Sidang Online di Pengadilan

Baca: Ini 4 Kebiasaan di Pagi Hari yang Bisa Berikan Banyak Manfaat Bagi Tubuh Jika Rutin Dilakukan

Baca: Peradi Jakarta Utara Minta Pemprov DKI Pertimbangkan Ulang Aturan SIKM untuk Advokat

Baca: Unik, Restoran di Amerika Serikat Ini Gunakan Manekin Vintage untuk Isi Ruang Makan yang Kosong

"Kemudian Kabupaten Karawang dengan Perbup Nomor 33 tahun 2020, kemudian Kabupaten Indramayu dengan Perbup 29 tahun 2020, dan ada yang baru, Kota Cimahi dengan Peraturan Walikota nomor 14 tahun 2020," katanya.

Peraturan-peraturan tersebut, katanya, mengatur kedisiplinan masyarakat dan kegiatan lainnya selama PSBB atau dalam hal ini masuk dalam AKB. Termasuk, katanya, berbagai aktivitas ekonomi sampai pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik, mengatakan di bidang pariwisata, Kabupaten Pangandaran sendiri telah membuat peraturan kepada wisatawan yang hendak berlibur di Pangandaran, di antaranya wajib memiliki surat bebas Covid-19.

"Mereka sudah mulai membuka pariwisata tapi ada syarat, pertama adalah yang masuk ke Pangandaran untuk menikmati tempat wisata atau hotel, itu harus punya surat keterangan sehat atau nanti di check point dilakukan rapid test atau membuktikan bebas Covid-19," katanya.

Halaman
12
Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Jabar
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas