Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Bebasnya terpidana korupsi Wisma Atlet,  M Nazaruddin jadi pergunjingan.

Lantas bagaimana aturan yang bisa membuat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini bisa dibebasakan.

Mengacu pasal 8 Permenkum HAM Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Kunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, pada pasal 8 disebutkan pemberian remisi bagi narapidana korupsi harus memenuhi syarat yakni:

a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya

b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Baca: KPK Eksekusi Terpidana Korupsi Jalan di Bengkalis ke Rutan Pekanbaru

"Nah, Nazaruddin itu sudah bayar lunas denda dan sudah bekerja sama. Ada bukti suratnya dari KPK. Memang di surat itu tidak disebutkan justice collaborator, di surat itu dinyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan telah bekerja sama. Itu sesuai dengan pasal itu," kata Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bandung Budiana via ponselnya, Jumat (19/6/2020).

Merujuk pada pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah lewat Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, dijelaskan bahwa justice collaborator adalah yang bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap kasus tindak pidana tertentu.

Budiana tidak berpolemik soal pengertian justice collaborator dengan surat yang diterima dari KPK yang menerangkan Nazaruddin sudah bekerja sama mengungkap tindak pidana tertentu.

"Intinya pembimbing kemasyarakatan Madya Bapas Bandung mengungkapkan bahwa proses remisi yang diberikan kepada Nazaruddin telah sesuai dengan ketentuan," ucap Budiana.

Baca: Rekomendasi 3 Lotek Enak dan Legendaris di Bandung, Coba Lotek Alkateri Sejak Tahun 1988

‎Nazaruddin bebas lewat jalur cuti menjelang bebas beberapa hari lalu.

Dalam Permenkum HAM itu tidak dibutuhkan justice collabororator untuk narapidana yang akan menjalani cuti menjelang bebas. 

Justice collaborator, menurutnya, berlaku bagi narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat.

"Nah, untuk napi tipikor itu, kalau mau pembebasan bersyarat harus ada rekomendasi KPK," ujarnya.

Ia menambahkan, setiap narapidana yang akan bebas, pihak lapas akan berkoordinasi dengan Bapas.

Saat ini, kata Budiana, pihaknya belum menerima pemberitahuan ihwal napi tipikor lain yang akan bebas dalam waktu dekat. (*)
 

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Sebelum Bebas, Bapas Bandung Telah Terima Surat KPK Sebut Nazaruddin Sudah Bekerja Sama