Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Legislator Nilai Landasan Filosofis Otsus Papua Sudah Baik, Pelaksanaannya Harus Dibenahi

ke depan Otsus diharapkan mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi dan pembangunan di Papua.

Legislator Nilai Landasan Filosofis Otsus Papua Sudah Baik, Pelaksanaannya Harus Dibenahi
HO/Istimewa
Anggota DPR RI Dapil Papua John Siffy Mirin. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Dapil Papua John Siffy Mirin menilai meski Otonomi khusus (Otsus) Papua banyak yang harus dievaluasi namun harus diakui Otsus adalah salah satu solusi dari masalah kesejahteraan di Papua.

"Pada dasarnya landasan filosofis Otsus sudah sangat baik, hanya saja pelaksanaannya di lapangan yang harus banyak dibenahi,"tegas John Mirin Dalam Diskusi Virtual yang diselenggarakan Human Studies Institute Kamis (2/7).

Diskusi membahas akar konflik berkepanjangan di Papua.

Baca: Presiden Perintahkan Evaluasi Penyaluran Dana Otsus Papua

Baca: Bahas Otsus Presiden Minta Jajarannya Konsultasi dengan Tokoh Masyarakat Papua

Anggota DPR RI Dapil Papua John Siffy Mirin.
Anggota DPR RI Dapil Papua John Siffy Mirin. (Istimewa/dokumentasi acara)

Legislator PAN tersebut juga berharap ke depan Otsus mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi dan pembangunan di Papua, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Dalam acara yang sama, tokoh senior Papua Frans Maniagasi pun berpendapat senada. Menurutnya, sebelum direvisi cara pandang atau mindset kita terhadap Papua dan UU Otsus itu sendiri terlebih dahulu harus dirubah.

“Dua Provinsi di Papua dananya mencapai Rp 62 T, seharusnya bisa sejahtera. Seluruh jabatan Papua hampir 95% diduduki oleh putra daerah sendiri tetapi Papua belum maju juga sampai sekarang. Ada apa, ayolah kita jujur," ungkap Frans Maniagasi.

Sementara itu, sebagai solusi, komikus asal Papua Mamat Alkatiri mengusulkan kepada semua stakeholder yang bertanggungjawab dalam upaya mensejahterakan Papua untuk terbuka satu sama lain serta berani membuka diri untuk berdialog satu sama lain.

“Dialog adalah kunci, atas nama keadilan, negara harus berani ajak warga papua bicara khususnya terkait rekonstruksi Otsus agar kesejahteraan masyarakat papua segera terwujud," ujar Mamat.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan bahwa Prolegnas prioritas tahun 2020 terdapat 13 RUU yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk disiapkan naskah akademik dan dilanjutkan pembahasannya, dari 13 RUU tersebut, salah satunya adalah RUU Otonomi Khusus Papua.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Legislator Harap Otsus Mampu Meminimalisir Kesenjangan Ekonomi dan Pembangunan di Papua

Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Sumber: TribunJakarta
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas