Ruang kerja Kepala Bapenda dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian di Kantor Bapenda Kutim serta ruang kerja Kasi Perencanaan Teknis, Kasi Tata Bangunan dan Lingkungan serta ruang kerja staf Cipta Karya II di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kutim.

Penyegelan ini sontak membuat kaget para pegawai, terutama yang bekerja di Kantor Bupati Kutim.

Baca: Ketua DPRD Kutim Sekaligus Istri Bupati Ismunandar Dikabarkan Ikut Diamankan KPK

Mereka tak bisa naik ke lantai dua melalui tangga utama dan tak bisa melintas mendekati pintu ruang kerja Bupati Kutim maupun Sekda yang berada di tengah gedung di lantai II.

“Semalam tidur cepat. Tidak tahu berita. Pas ke kantor jam 8 pagi, tiba-tiba ada tali-tali pembatas seperti ini. Tanya-tanya, ternyata ada masalah,” ucap salah seorang pegawai di lingkungan Setkab Kutim.

Di Kantor BPKAD, garis KPK melintang miring di tengah-tengah pintu ruang masuk Kepala BPKAD, selain itu juga di pintu Kabid Perbendaharaan yang berada di ruang belakang gedung kantor.

Sementara di Kantor Bapenda Kutim, menurut informasi, ruang Kepala Bapenda juga sudah disegel.

“Tidak bisa masuk ke sana. Akses menuju pintu juga ditutup untuk sementara,” ujar salah seorang pegawai di lingkungan Bapenda Kutim.

KPK Pastikan Bupati dan Istri Kutai Timur Diamankan di Sebuah Hotel di Jakarta

Baca: Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya, Ditangkap KPK di Hotel di Jakarta

Diberitakan sebelumnya, informasi tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ismunandar dan istri Hj Encek UR Firgasih SH MAP dibenarkan pihak KPK RI.

“Iya benar. Kita amankan yang bersangkutan bersama istrinya semalam dari sebuah hotel di Jakarta,” tulis Wakil Ketua KPK RI, Nawawi Pamolango SH MH dalam pesan singkat yang diterima tribunkaltim.co, Jumat (3/7/2020) siang.

Ia mengatakan, mendapat laporan dari Departemen Penindakan ada beberapa orang yang diamankan di Jakarta, termasuk istri dan seorang Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Timur.

Sementara di Kutai Timur juga telah dilakukan penyegelan di beberapa ruang kerja yang bersangkutan, di kantor-kantor pemerintahan, termasuk ruang kerja dan rumah jabatan Bupati Kutai Timur.

“Padahal soal OTT ini, sudah pernah saya ingatkan saat berkunjung ke Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu. Bahkan pernyataan saya juga dimuat di media. Jangan ada lagi OTT di Kaltim,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan tren korupsi yang menonjol dan banyak melibatkan pejabat negara dengan korporasi adalah suap.