TRIBUNNEWS.COM- Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengaku kaget dengan kehadiran Tito Karnavian ke Medan pada Jumat (3/7/2020).

Bahkan Edy mengaku takut saat Tito menelepon dirinya malam-malam.

Keinginan Tito untuk datang ke Medan pun membuat Edy Rahmayadi bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi.

Kedatangan Mendagri Tito Karnavian ke Sumut dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 ternyata ada cerita unik di baliknya, Jumat (3/7/2020).

Dalam sambutannya di Hotel Grand Aston Medan, Gubernur Edy Rahmayadi berseloroh dengan Mendagri Tito Karnavian yang disebutkannya kehadirannya tiba-tiba dan membuatnya takut.

"Bapak Menteri Dalam Negeri baru bertelfon kepada saya waktu malam-malam. Beliau yang telefon saya, baru terbaca saya malam-malam, Pak Gubernur saya akan datang kemari, bang saya akan datang ke Medan. Wah ketakutan saya, ada apa Pak Menteri," cetusnya di hadapan seluruh kepala daerah dan ketua KPU dan Bawaslu se-Sumatera Utara.

Edy menyebutkan dirinya sempat mengundang Tito untuk hadir di Sumut, namun tak pernah hadir.

"Karena selama ini Pak Menteri diundang kemari tak pernah datang, kok sekarang mau datang. Kaget juga saya, karena beliau bukan Kapolri lagi, kalau tempo hari Kapolri datang wah ini ada apa ini," bebernya disambut gelak tawa audience.

Baca: PPP Umumkan 8 Pasang Calon Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2020

Baca: Mendagri Ajak Tokoh Agama dan Adat Dukung Pilkada Serentak 2020

Baca: PSI Gelar Debat Konvensi Pilkada Surabaya Secara Online

Ternyata, kedatangan Mendagri tersebut dijelaskan Edy karena raport merah Sumut terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari 23 daerah yang akan mengadakan Pilkada kepada KPUD dan Bawaslu.

"Itu merah semua raportnya bang, abang sama dengan Papua. Wah enggak boleh saya sama dengan Papua saya bilang, izinkan saya pak Menteri, saya tanya sama beliau-beliau ini mereka semua, KPU dan Bawaslu. Bang sudah beres semua sudah hijau, tinggal dua ini Samosir dan Madina, itu tugasnya pak Wagublah itu," tutur Edy Rahmayadi.

Sesaat kemudian, Tito Karnavian menanggapi candaan Edy Rahmayadi tersebut bahwa alasan dirinya tak pernah menanggapi undangan Gubernur, karena percaya Sumut aman terkendali di tangan Edy Rahmayadi.

"Saya ditanya Bapak Gubernur kenapa tidak datang waktu saya undang, jadi saya bilang di bawah Pak Edy Rahmayadi, Sumut aman terkendali. Kita kan datang ke tempat yang bermasalah, kalau tempatnya enggak bermasalah jadi itu cenderung tidak prioritas, artinya Sumut Aman-aman saja," tuturnya.

Namun, kali ini, Tito menjelaskan bahwa kali ini Sumut memilki masalah terkait penyaluran NPHD dari daerah-daerah yang membuat memiliki raport merah.

"Nah kali ini datang ada masalah, bang ini salah satu daerah yang kita catat dalam dalam data di Kemendagri ini anggaranya banyak yang merah saya sampaikan, di mana NPHD nya dibawah 10 persen kepeda KPUD dan Bawaslu kasihan teman-teman KPU dan Bawaslu tak bisa kerja," cetusnya.

Pilkada di Masa Covid-19 Ajang Adu Gagasan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan pandemi Covid-19 akan menjadi ajang adu gagasan antarkontestan selama masa kampanye Pilkada Serentak.

Di Sumatera Utara (Sumut) ada 23 kabupaten/kota yang akan melangsungkan pilkada.

"Memang ada kekhawatiran bahwa pilkada akan menjadi media penularan Covid-19, tapi ini sekaligus jadi ajang adu gagasan untuk memperkuat," sebutnya saat mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumut di Hotel Grand Aston Medan, Jumat (3/7/2020).

Tito menyebutkan bahwa dalam situasi pendemi, keberhasilan menangani Covid-19 bisa menjadi nilai positif bagi petahana.

Pun sebaliknya, jadi petaka apabila kasus Covid-19 makin bertambah.

"Bagi petahana ia harus berbuat, kalau seandainya kasus positif naik dan kematian juga tinggi, saya rasa masyarakat dapat melihat sendiri. Bisa-bisa berisiko bagi petahana, bisa tak terpilih," tuturnya.

Lebih lanjut, Tito menerangkan bahwa angka pemilih juga bisa bertambah seperti di Korea Selatan apabila pemerintah berhasil menekan angka Covid-19.

"Seperti di Korsel partisipasi tinggi karena pemimpinnya berhasil menekan Covid-19 rakyat akan puas," pungkasnya.

Selain itu, mantan Kapolri tersebut juga menyoroti kepala daerah di 23 kabupaten/kota di Sumut yang akan melaksanakan Pilkada namun belum mencarikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPUD dan Bawaslu Daerah.

Awalnya ia memberikan apresiasi Pemkab Karo karena telah memberikan NHPD sebesar 100 persen kepada KPU dan Bawaslu.

"Kita beri tepuk tangan kepada Bupati Karo karena NPHD untuk KPU dan Bawaslu sudah 100 persen. Mejuah-juah," ucap Tito disambut berdirinya Bupati Karo dengan diiringi tepuk tangan audiens.

Ia juga mengapresiasi Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) dan Humbang Hasundutan.

"Yang lainnnya yang sudah teralisasi 100 perden KPUD dan aparatnya ada Labuhan Batu Utara, makasih pak. Juga ada 100 persen ke Bawaslu dan 100 persen ke petugas keamanan tapi ke KPU masih 40 persen itu masih lumayan, ada Humbang Hasundutan," jelasnya.

Sementara ada daerah lainnya yang juga disoroti Tito yaitu karena dana yang cair terlebih dahulu kepada aparat keamanan.

"Ini KPU-nya sementara 40 dan Bawaslu 40 persen tapi aparat keamanan 100 persen semua ini, yaitu Kabupaten Asahan. Mirip dengan Labuhan Batu Selatan. Nah ini nampaknya cinta kali sama kepolisian dan TNI, apa takut kali," cetusnya disambut gelak tawa.

Namun Tito sempat kecewa dengan angka presentasi oleh Kabupaten Mandaling Natal yang realisisasinya kepada KPU masih 10 persen dan kepada Bawaslu 20 persen.

Hingga akhirnya Tito meminta audiens untuk menyoraki perwakilan Sekda Madina yang hadir.

"Ini cukup memprihatinkan karena dananya enggak ada pertama Mandailing Natal, ini realisasi ke KPU 10,67 persen kemudian Bawaslu 20 persen. Coba teman-teman sorakin huu dulu. Banyak wartawan loo ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Tito menyebutkan bahwa Sumut masuk dalam zona merah bersama dengan Papua dalam data NPHD kepada KPUD dan Bawaslu daerah.

Tito menjelaskan bahwa dana hibah adalah urat nadi untuk KPUD dan Bawaslu Daerah untuk mulai bekerja melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Dari data NPHD kepada KPUD dan Bawaslu Daerah sudah ada mencapai 100 persen namun ada juga ada yang baru separuh dan ada juga yang masih kecil yaitu Mandaling Natal dan Samosir. Kita tadi sudah dengar dari Bupatinya tanggal 7 Juli dilunasi, tinggal masalah internal di Bawaslu Samosir," tuturnya.

Ia juga menyebutkan bahwa saat ini anggaran baik dari APBN sudah mulai terealisasi dalam tahap yang pertama.

"Kemudian dari APBN sudah ditransfer sebanyak 990 miliar kepada dan KPUD dan Bawaslu 157 miliar sudah sampai di KPUD Kabupaten/kota dan yang sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu pusat," tutur Tito.

Baca: Diduga Tidak Netral Dalam Kampanye Pilkada Muratara, Belasan Orang ASN Diperiksa Bawaslu

Baca: Gerindra Minta KPU Tolak Pengguna Narkoba Maju Jadi Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020

Tito menyebutkan anggaran ini dapat segera dieksekusi agar KPU bisa bekerja pada 15 Juli 2020 ini untuk pemutakhiran data pemilih.

"Artinya anggaran dari daerah sebagian sudah masuk 100 persen dan dari APBN tahap pertama di Wilayah Sumut sudah masuk. Tinggal sisa realiasi anggaran paling lambat minggu depan sudah dicairkan kepada KPU dan Bawaslu karena 15 Juli 2020 sudah mulai pemuktahiran data pemilih," ungkapnya.

Tito menyebutkan bahwa dengan partisipasi aktif dari KPU, Bawaslu dan pemerintahan, pelaksanaan Pilkada di 23 kabupaten/kota di Sumut dapat terealisasi dengan baik.

"Rapat koordinasi dalam rangka Pilkada 23 kabupaten/kota se-Sumut, kita sudah dengarkan bahwa Ketua KPUD Sumut bahwa semua siap untuk melaksanakan.

Bahkan Bapak Gubernur sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPUD Provinsi unuk mendukung proses demokrasi. Kami di sini Bapak Menkopolhukam, saya Mendagri dan Ketua Komisi II DPR RI yakin Pilkada di Sumut dapat berhasil," tuturnya.

Ketua KPU Sumut Percaya Diri

Di hadapan Menkopolhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin percaya diri sebut persiapan Pilkada di Sumut telah siap dilaksanakan, Jumat (3/7/2020).

Herdensi Adnin menyinggung hal ini dalam acara Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumut, di Hotel Grand Aston, Jalan Balai Kota Medan, Jumat (3/7/2020).

Herdensi menyebutkan bahwa penyelenggaraan pilkada 23 Kabupaten/kota telah siap dilaksanakan.

"Kami mengucapkan terimakasih atas atensi yang sangat luar biasa atas kedatangan Bapak Menkopolhukam dan Mendagri yang salah satunya itu untuk persiapan Pilkada di Sumatera Utara tahun 2020 yang Insya Allah kita laksanakan pada 9 Desember di 23 kabupaten/kota dan jelaskan di Sumatera Utara untuk pelaksanaan Pilkada ini, insya Allah kami sudah siap," tuturnya disambut tepuk tangan audience juga Mahfud MD dan Tito Karnavian.

Ia bahkan menyebutkan bahwa KPU Sumut saat ini telah siap baik dari sisi anggaran dan infrastruktur.

"Kami telah siap dari sisi anggaran dan siap dari sisi infrastruktur, terutama atas perhatian Gubernur Sumut, Kapolda Sumut dan Pangdam terhadap proses pelaksanaan Pilkada di Sumatera Utara ini sangat luar biasa dan kami mengucapkan terima kasih," jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah mulai dilakukan.

Herdensi juga menyebutkan bahwa seluruh petugasnya sudah dilakukan rapid test untuk memastikan proses penyelenggaraan Pilkada akan dilakukan sesuai protokol kesehatan Covid19.

"Saya sudah melihat beberapa daerah pencairan masih kecil, tapi sampai sekarang tidak ada kendala pelaksanaan tahapan Pilkada di Sumatera Utara. Seluruh badan sudah menjalankan tugas dan untuk verifikasi faktual berkas dukungan calon perseorangan bahkan untuk seluruh petugasnya sudah kami rapid test untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 ini mengikuti secara ketat protokol penanganan Covid-19," pungkas Herdensi.

KPU Sumut Akan Rapid Test 18 Ribu Petugas Jelang Pilkada

KPU Sumut akan melakukan rapid test kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilu (PPDP) dalam proses Pilkada di 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Herdensi Adni Dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumut yang digelar Menkopolhukam dan Mendagri di Hotel Grand Aston Medan, Jumat (3/7/2020).

"Pada bulan ini tanggal 8 sampai 14 Juli 2020 kami akan melakukan rapid test kepada 19 ribu Petugas Pemutakhiran Data Pemilu (PPDP) yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota," tuturnya.

Ia menyebutkan bahwa hal ini adalah komitmen KPU untuk memastikan proses Pilkada di Sumut sesuai protokol kesehatan Covid19.

"Ini adalah bentuk komitmen dan sekaligus meyakinkan publik bahwa pelaksanaan Pilkada di Sumatera Utara dilaksanakan dengan bijak dengan aman dan sehat untuk petugas protokol dan secara sekaligus menjaga pelaksanaan Pilkada ini akan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip," jelas Herdensi.

Namun, ia mengakui bahwa ada beberapa daerah yang masih rawan terkait ketersediaan alat-alat kesehatan Covid19 kepada petugas di setiap TPS.

kami tetap dari seluruh pimpinan daerah di Sumatera Utara dan lain sebagainya sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik di dalam rapat koordinasi kami sudah sampaikan bahwa kami akan

"Namun ada potensi kerawanan bukan kerawanan dana tapi memang rawan dan fasilitas seperti di Nias Selatan dan Mandailing Natal, Simalungun karena jauh dari jangkauan kami. Kami mohon bantuan dari gugus tugas juga pihak yang lain. Semoga kita selalu sehat bebas dari Covid19 dan pelaksanaan Pilkada ini bisa berjalan dengan baik," pungkas Herdensi.

(vic/tri bun medan.com)

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul "Edy Rahmayadi Terkejut Ditelepon Mendagri Tito Karnavian Malam-malam, 'Saya Akan Datang ke Medan . ., "