TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - PT Pembangunan Perumahan menghentikan sementara penambangan pasir di perairan Makassar, Selasa (7/7/2020) usai kapal perusahaan tersebut dilempari bom molotov.

PT Pembangunan Perumahan merupakan pemenang tender proyek Makassar New Port (MNP) menggandeng PT Boskalis Internasional Indonesia dan PT Benteng Laut.

Penambangan pasir laut itu dilakukan sejauh 22 mil laut dari daratan Pulau Kodingareng.

Gabungan warga Pulau Kodingareng, Barrang Caddi dan Langkai memprotes penambangan pasir dengan berunjuk rasa di tengah laut.

Warga setempat menganggap aktivitas perusahaan memperkeruh laut. Akibatnya, tangkapan ikan pun menurun.

Protes warga kepulauan itupun berakhir dengan pelemparan molotov ke arah kapal milik PT Boskalis Internasional Indonesia, perusahaan asal Belanda.

Baca: ‎Mabes Polri Konfirmasi Penyidiknya Berada di Sultra Usut Penambangan di Hutan Lindung

Baca: Gerebek Tambang Pasir Ilegal di Nongsa Batam, Polda Kepri Amankan 20 Orang Termasuk Penjual Makanan

Direktur Polairud Polda Sulsel Kombes Heri Wiyanto mengatakan, unjuk rasa warga di tengah laut sangat membahayakan.

"Karena kondisinya sudah membahayakan, baik bagi warga dan pihak lain maka operasi tambang pasir dihentikan sementara sambil menunggu hasil komunikasi pihak terkait," kata Heri.

Unjuk rasa serupa juga disuarakan Aliansi Pemuda dan Nelayan Sangkarrang di bawah Fly Over dan depan Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo.

Aliansi yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Makassar, PC IMM Makassar Timur dan Sapma Pemuda Pancasila Kota Makassar itu mendesak Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mencabut izin PT Boskalis dan PT Banten Lautan Indonesia.

Corporate Secretary PT Pelindo IV (Persero) Dwi Rahmad Toto berharap aksi tersebut murni dari masyarakat sekitar dan tidak ditunggangi.

"Melihat aksi-aksi ini, kami berharap murni dari masyarakat sekitar, tidak ditunggangi atau tidak ada kepentingan tertentu. Karena proyek MNP ini adalah proyek strategis nasional yang sangat menjadi andalan pemerintah untuk mengembangkan Indonesia Timur ke depan," ucap Dwi.

Saat ini, PT Pelindo sementara berkomunikasi dengan warga.

"Semoga satu atau dua hari ke depan bisa ada kesepakatan dengan warga agar kegiatan tambang pasir bisa beroperasi kembali," ujar Dwi.

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Kapal Tambang Pasir Makassar New Port Dilempari Molotov