TRIBUNNEWS.COM - Tiga hal penting soal Pilkada serentak disampaikan Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam Rapat Kerja (rakor) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (10/07/2020).

Rakor yang digelar secara virtual itu membahas tentang sinergitas kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di empat Kabupaten di Provinsi Maluku.

Dalam rakor tersebut, Murad menyampaikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan jelang dan selama Pilkada Serentak berlangsung di empat Kabupaten di Maluku.

Yakni; pertama, dia meminta pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten agar dalam mengimplementasikan tahapan, hendaknya selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten masing-masing.

Dirinya melalui Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku telah mengarahkan agar setiap gustu kabupaten untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan setiap tahapan Pilkada, sehingga dapat memastikan penerapan protokol kesehatan secara benar dan terjamin.

Kedua, mengingat status penularan Covid-19 pada Kabupaten/Kota yang berbeda-beda, dia berharap, Pemerintah Kabupaten agar dapat mendukung KPU dan Bawaslu dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang melibatkan banyak orang.

Misalnya melakukan rapat-rapat koordinasi secara virtual, pertemuan-pertemuan virtual, kampanye dan lain sebagainya.

"Dalam kesempatan ini,  kami minta dukungan Pemerintah Pusat, melalui bapak menteri, berkenaan mendorong Telkom maupun Telkomsel agar dapat memperkuat sistem dan jaringan komunikasi internet, di keempat kabupaten dimaksud," ujarnya.

Ketiga, kepada para penyelenggara Pilkada agar waspada terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik, seperti penetapan pasangan calon (paslon), data pemilih, penggunaan alat peraga, politik uang, kampanye, termasuk netralitas ASN dan lain-lain.

"Karena itu, keterlibatan jajaran keamanan TNI/POLRI mesti dimaksimalkan guna mengantisipasi gejolak-gejolak yang sering muncul dalam masyarakat," kata gubernur mengingatkan.

Selain itu, dia mengajak Pemerintah Kabupaten dan seluruh elemen masyarakat di empat Kabupaten penyelenggara Pilkada untuk terus membangun sinergitas guna mensukseskan Pilkada Serentak tahun 2020.

Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol. Baharuddin Djafar  dalam rakor tersebut berpesan netralitas personil Polri dalam pengamanan Pilkada.

"Polri harus bersikap netral. Jelas sesuai amanah  undang-undang telah disampaikan terkait sanksi apabila ada anggota yang tidak netral dalam pelaksanaan pemilu," tegas Kapolda.

Kapolda juga menyampaikan pihaknya telah menyiapkan personil dalam rangka pengamanan pilkada di empat kabupaten di Provinsi Maluku.

(TribunAmbon.com, Adjeng Hatalea)

Artikel ini telah tayang di Tribunambon.com dengan judul Soal Pilkada Serentak di Maluku, Gubernur Murad Ismail Sampaikan Tiga Hal Penting Ini