TRIBUNNEWS.COM - Bupati Jember, Faida dimakzulkan oleh DPRD Jember dalam sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Rabu (22/7/2020).

Tujuh fraksi di DPRD Jember telah menyepakati keputusan pemakzulan tersebut.

Mereka menemukan Faida telah melakukan sejumlah pelanggaran serius yang mengakibatkan ribuan masyarakat Jember merasa dirugikan.

Baca: Harta Kekayaan Bupati Jember Faida yang Kini Dimakzulkan DPRD: Miliki 23 Tanah, Total Rp 15,7 Miliar

Diberitakan Kompas.com, Faida dinilai telah melanggar sumpah janji jabatan.

Yakni dalam kebijakan bupati, ia mengubah peraturan bupati mengenai kedudukan, susunan organisasi, dan tata kerja (Perbup KSOTK).

Juru bicara fraksi Partai NasDem, Hamim, menjelaskan Faida mengubah tanpa melihat ketentuan yang sudah ditetapkan.

Kemudian kebijakan tersebut berakibat Kabupaten Jember tidak mendapatkan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan P3K tahun 2019 lalu.

Hamim pun merasa ribuan masyarakat dirugikan beserta para tenaga honoror dan juga non PNS di Pemerintahan Kabupaten Jember.

"Kebijakan bupati mengubah Perbup KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi Tata Kerja) tanpa mengindahkan ketentuan yang ada telah menyebabkan Jember tidak mendapatkan kuota CPNS dan P3K Tahun 2019," terang Hamim.

Berdasar temuan lain, Hamim menerangkan Faida telah melakukan mutasi namun melanggar sistem merit dan aturan kepegawaian.

Hal tersebut membuat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan rekomendasi yang wajib dilakukan oleh Faida paling lambat 14 hari.

Akan tetapi hingga saat ini Faida tidak mematuhi rekomendasi dan malah mengulang kesalahan yang sama.

Baca: Profil Bupati Jember, Faida, yang Dimakzulkan DPRD, Dokter yang Terjun ke Dunia Politik

Baca: Bupati Jember Faida Resmi Dimakzulkan DPRD, Usulannya Siap Dibawa ke Mahkamah Agung

Hamim menuturkan, Faida masih tetap melakukan mutasi terhadap ASN secara berturut-turut.

"Namun, sampai dengan saat ini Bupati Jember tidak mematuhi rekomendasi tersebut dan justru mengulang-ulang kesalahan yang sama dengan melakukan mutasi ASN berturut-turut," jelas Hamim.

Tak sampai di situ, berbagai pelanggaran serius juga dilakukan oleh Faida selama menjabat menjadi Bupati Jember.

Faida diketahui telah melakukan mutasi ASN dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati sebanyak 15.

Bahkan Kementerian Dalam Negeri telah menilai semua mutasi sudah melanggar sistem merit serta Peraturan Perundang-undangan.

Mendagri dan Gubernur juga telah meminta Faida untuk mencabut 15 SK mutasi tersebut.

Namun sampai saat ini, Faida masih belum melakukan tindakan apapun terkait mutasi.

Hamim menuturkan Faida dalam kebijakannya telah mengubah 30 Peraturan Bupati KSOTK.

Sehingga tata kelola Pemerintah Jember menjadi kacau dan berdampak pada pelayanan masyarakat.

Kronologi Konflik antara Bupati Jember dan DPRD

Konflik antara Faida dengan DPRD Jember ternyata telah terjadi di akhir tahun 2019 lalu.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jember, Edi Cahyo Purnomo menuturkan kala itu DPRD Jember menggunakan hak interpelasi, pada 27 Desember 2019.

Dilansir Kompas.com, Faida tidak menghadiri sidang paripurna dalam agenda DPRD untuk meminta penjelasan pada Bupati Jember.

Edi Cahyo menjelaskan, Faida berasalan karena kala itu Jember dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) hepatitis A.

Selain itu Faida sudah memiliki jadwal kegiatan bersama masyarakat yang tidak bisa ditunda.

Selanjutnya pada Maret 2020 DPRD Jember menggunakan hak angket, untuk melakukan penyelidikan.

Disebutkan Faida tidak pernah menghadiri panggilan tersebut meski telah dipanggil tiga kali.

Dari hasil penyelidikan ditemukan ada dugaan penyalahgunaan proyek pengadaan barang dan jasa hingga birokrasi yang berantakan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Mendagri telah berusaha untuk mendamaikan keduanya.

Hingga pada akhirnya pada Rabu (22/7/2020) kemarin DPRD Jember memutuskan untuk memakzulkan Faida.

Baca: Fakta-fakta Pemakzulan Bupati Jember Faida, DPRD Kecewa soal Kinerja dan Tak Hadiri Sidang Paripurna

Keputusan pemakzulan Faida yang dilakukan oleh DPRD melibatkan sejumlah partai pengusung.

Dikutip dari Kompas.com, saat mencalonkan diri sebagai bupati, Faida diusung oleh tiga partai politik.

Yakni PDI Perjuangan, NasDem, serta PAN.

Ketiga partai tersebut juga ikut memakzulkan Faida dan minta Mendagri memberhentikan.

(Tribunnews.com/Febia Rosada, Kompas.com/Kontributor Jember, Bagus Supriadi)