TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keinginan Shell untuk hengkang dari Blok Masela dianggap merupakan sikap tidak serius untuk mengembangkan Blok Masela.

Untuk itu, Shell diminta untuk tidak bermain-main di Blok Masela.

Demikian intisari diskusi webinar dengan tema”Shell Hengkang, Mau Kemana Pengelolaan Blok Masela”yang digelar Universitas Pattimura Ambon bersama Archipelago Solidarity Foundation di Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Webinar yang dibuka Rektor Universitas Pattimura Ambon, Prof. Dr. M.J. Saptenno.

Menghadirkan narasumber antara lain Dipl.Oek. Engelina Pattiasina (Direktur Acrhipelago Solidarity Foundation), Dr. Jeffrey Malaiholo FGS FAusIMM (Direktur Utama beberapa perusahaan tambang di Inggris, Australia dan Kanada, aktif di Pasar Bursa International).

Hadir juga narasumber yang tak kalah berkompeten seperti Ir. Yoga Pratomo Suprapto (Mantan CEO LNG PT Badak/CEO & Founder PT. Rinder Energia); Ir. Haposan Napitupulu, MSc; PhD (Praktisi Migas/Mantan Deputi SKK Migas); Dr. Ridwan Nyak Baik (Pengamat Migas/Mantan Corporate & Strategic Communication Specialist di PT. Pertamina); Dr. Paulus Koritelu (Sosiolog Universitas Pattimura Ambon).

Baca: Pengelola Diharapkan Giat Sosialisasikan Progres Pekerjaan Blok Masela

Webinar ini dipandu Wartawan yang juga Aktivis, Web Warouw.

Menurut Engelina, pemerintah harus memastikan adanya pengembangan industri di Maluku, sehingga gas dapat dikelola menjadi aneka produk.

Produk itu yang nantinya akan dibawa keluar Maluku. Jangan sampai kita terbalik, gas dari Maluku dikirim ke luar negeri, kemudian rakyat membeli kembali produk itu.

“Kalau seperti ini, kita sedang mensejahterakan negara lain, menghidupkan ekonomi dan industri negara lain, dan di saat yang bersamaan kita kelimpungan untuk membuka lapangan kerja, mengembangkan industri dan sebagainya,” tegas Engelina dalam weinar yang diikuti sekitar 300 peserta dari dalam dan luar negeri ini.

Engelina mengharapkan, siapapun yang mengelola Blok Masela, harus memastikan hak rakyat Maluku sebagai petuanan di Blok Masela.

“Harus memastikan gas di Blok Masela dikelola di Maluku dengan mengembangkan aneka industri yang memang membutuhkan gas Masela,” katanya.

Sementara itu, Rektor Universitas Pattimura, M.J. Saptenno, mengingatkan, kalau pengelolaan Blok Masela harus memastikan memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, kilang darat Blok Masela baru sebatas keputusan politik, sehingga membutukan payung hukum yang menjadi dasar yang kuat, misalnya berupa peraturan presiden atau keputusan presiden.

Dia mengharapkan semua pihak untuk bersama-sama sehingga memastikan pengelolaan Sumber Daya Alam di Maluku dapat berjalan baik.

“Bagaimanapun kesejahteraan rakyat itu yang paling penting,” tegasnya.

Jeffrey Malaiholo mengatakan, sebenarnya investor pergi dan tinggal itu merupakan hal biasa dalam bisnis Migas.

Namun, Jeffrey mengingatkan, kalau Shell benar-benar pergi, dapat saja digantikan perusahaan lain. Bahkan, katanya, pemerintah memiliki kemampuan untuk membuat skema pembiayaan.

Untuk itu, kata Jeffrey, keinginan Shell buakn sesuatu yang harus dikhawatirkan karena banyak pihak yang mungkin mau menggantikan posisinya. “Pemerintah dapat buat skema pembiayaan. Jadi jangan terlalu khawatir,” tegasnya.

Sementara itu, Yoga Suprapto menegaskan, tidak ada hubungan hengkangnya Shell antara skema darat atau laut, karena lebih didasarkan pada problematika Prelude FLNG dan situasi pasar LNG dan lesunya ekonomi Dunia 5 – 10 Tahun mendatang.

Menurutnya, hengkangnya Shell karena kerugian dan masalah FLNG Prelude, persaingan antara proyek LNG dan ekonomi dunia menuju resesi karena Covid-19.

Bahkan, Yoga mengatakan, Shell harus berterima kasih karena kilang dipindahkan ke darat, karena Indonesia menyelamatkan dari potensi kerugian US$ 10 Milyar, dan berbagai masalah teknis di Prelude FLNG.

“Shell sebenarnya faktor penting dalam pengelolaan Blok Masela dalam pendanaan, penjamin, dan pengalaman di LNG. Tetapi, tanpa Shell bukan berarti kiamat. Indonesia memiliki pengalaman LNG darat dan memiliki dukungan SDM. Indonesia memiliki kemampuan. Bahkan, Inpex-Indonesia juga dapat saja mengelola Blok Masela. Saya yakin, kalau Shell pergi akan ada pengganti dan setara,” tegas Yoga yang berpengalaman dalam pengelolaan LNG darat ini.

Haposan Napitupulu mengatakan, sebenarnya hal biasa saja pengganti mitra dalam industri hulu Migas. Namun, pemindahan ke darat itu sudah tepat, karena akan memberikan pengaruh ekonomi bagi kawasan.

“Keberadaan Blok Masela itu juga dapat menjadi penggerak ekonomi kawasan di Maluku. Blok Masela ini merupakan temuan cadangan gas terbesar di Asia Tenggara dalam dua puluh tahun terakhir,” kata Haposan.

Haposan menjelaskan, keberadaan gas Masela harus digunakan untuk menghidupkan industri dalam negeri, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang luas.

Dia mencontohkan, ekspor gas ke negera tetangga, justru menghidupkan industri di negara tetangga dan semua produk hasil olahan gas itu dijual kembali ke Indonesia.

Haposan juga menjelaskan beragam industri yang dihasilkan dari industri gas, yang dapat dikembangkan di dalam negeri.

Sementara itu, Ridwan Nyak Baik melihat sikap Shell itu merupakan bentuk retorika yang selalu dilakukan berulang kali ketika merespon persoalan di Blok Masela.

Ridwan mencatat setidaknya ada beberapa kali Shell berniat hengkang, tapi juga tidak hengkang sampai saat ini.

“Saya lihat ini hanya taktik retorika belaka, karena sudah sering dilakukan seperti ini.

Menurut Ridwan, sikap Shell ini merupakan “lagu lama” yang sering diulang, tetapi sesungguhnya hanya berniat untuk menaikkan bargaining position dalam bernegosiasi.

“Saya sendiri melihat Shell tidak serius untuk mundur dari LNG Abadi. Jadi jangan pedulikan Shell, karena itu hanya retorika semata,” tegasnya.

Sosiolog Unpatti, Paulus Koritelu menyoroti persoalan sosial akibat tidak adanya transparansi dalam pengadaan lahan di lokasi kilang darat.

Menurutnya, ketidaktahuan masyarakat dimanfaatkan untuk memborong tanah rakyat, kemudian dijual kepada inpex dengan harga yang lebih tinggi.

Hal ini sangat disayangkan, karena sekecil apapun, sebenarnya tanah rakyat itu dapat diikutkan sebagai saham, sehingga tanah masyarakat tidak akan hilang di masa mendatang.

Dia mengingatkan, adanya hubungan yang sangat kuat antara tanah dan rakyat di Maluku Tenggara.

Menurutnya, ada sejumlah persoalan yang butuh perhatian serius, sehingga masalah yang ada tidak berlarut-larut. Tetapi, tidak boleh rakyat dirugikan dengan membeli tanah dengan harga yang sangat murah.

“Berkali lipat dari harga NJOP sekalipun tidak akan mampu menggantikan kehilangan tanah bagi generasi mendatang,” tegasnya.

Webinar ini diikuti berbagai kalangan, seperti akademisi, pemuda, aktivivis, mahasiswa, wartawan, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan praktisi Migas.

Webinar dengan menghadirkan praktisi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta, sehingga berlangsung dalam beberapa jam.(*)