Dyah Roessusita, dari LSPPA Yogyakarta mengatakan, sebagian sekolah memang ada yang tidak menerapkan demikian dan hanya meminta orang tua untuk membayar uang sumbangan sesuai dengan kemampuannya.

Namun jumlahnya hanya sedikit.

Tak hanya pada saat masuk saja, para murid lanjut dia juga kerap dimintai uang pungutan lain semisal untuk pembelajaran laboratorium, infrastuktur, kegiatan Pramuka dan lain sebagainya.

"Kami juga tidak bisa meminta transparansi sekolah bahwa sumbangan di awal itu untuk apa saja," katanya.

Untuk itu pihaknya meminta Kejati DIY mengusut tuntas praktik tersebut dan berharap kejadian serupa tidak lagi terulang di tahun-tahun mendatang.

Pihaknya juga menyertakan aduan kepada ORI DIY dan ORI Pusat.

Sementara, Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY, Djaka B. Wibisana menyebut, pihaknya akan lebih dulu mempelajari dan mendalami laporan yang diadukan untuk mengetahui latar belakang dan duduk perkara kasus tersebut.

"Setelah itu mungkin nanti Aliansi akan kita undang lagu untuk pertemuan dan membahas bagaimana penyelesaian dan bukti-bukti terkait," kata Djaka.

Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul AMPPY Adukan Praktik Pungli di Sejumlah Sekolah ke Kejati DIY,