Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNNEWS.COM, PADANG - Pernyataan petinggi PDI Perjuangan, Puan Maharani mengenai Sumatera Barat berbuntut panjang.

Bakal calon yang direkomendasikan PDI-P dalam Pilkada Sumbar 2020 diberitakan mengembalikan surat dukungan darai partai tersebut.

Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, Mulyadi-Ali Mukhni, dikabarkan mengembalikan surat dukungan dari PDIP untuk Pilgub 2020.

Hal itu diperkirakan karena imbas dari ucapan Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal Sumatera Barat (Sumbar) yang jadi kontroversi.

Baca: Tokoh Minang Ini Nilai Ucapan Puan Maharani Tentang Sumbar dan Pancasila Hanya Kesleo Lidah 

Kontroversi terkait ucapan Puan itu berawal saat pengumuman bakal calon yang diusung pada Pilkada Sumbar.

Saat itu, Puan menyelipkan harapannya soal Sumbar.

"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila," tutur Puan.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumbar, Januardi Sumka mengaku belum membaca dan mendengar secara utuh pernyataan Puan.

Namun, pihaknya sudah mencoba mengonfirmasi itu ke DPD PDIP Sumbar.

"Pernyataan Mbak Puan belum saya baca (di media). Saya sudah coba tanya dengan PDIP, sebenarnya yang disampaikan oleh Mba Puan, saya tanya itu," terang Januardi Sumka saat dihubungi, Sabtu (5/9/2020) pagi.

Baca: Bamusi: Pernyataan Puan Justru Pengakuan Kontribusi Sumbar bagi NKRI

Hasil konfirmasi dengan PDIP Sumbar, kata Januardi Sumka, yang disampaikan Ketua DPP PDIP itu adalah pernyataan kepada internal partainya saja.

Puan Maharani menyampaikan kepada internal partainya yang merupakan kader internal partai PDIP yang berdomisili di Sumbar.

Waktu penyerahan SK, Januardi Sumka mengatakan, yang boleh masuk ke ruangan hanya internal partai saja.

Sehingga pesannya tertuju kepada internal partai PDIP Sumbar.

"Sebatas itu saja, bukan untuk seluruh warga Sumatera Barat. Saya rasa mis komunikasi saja," tambah Januardi Sumka.

Baca: Soal Pernyataan Puan, Arteria Dahlan Harap Masyarakat Sumbar Dapat Menahan Diri

Terkait pengembalian SK dukungan dari Bapaslon Mulyadi-Ali Mukhni, jelas Januardi Sumka, dirinya atas nama partai belum komunikasi tentang masalah itu.

Ia meminta semua pihak menunggu saja kabarnya hingga hari Minggu saat pendaftaran calon ke KPU.

"Coba ditunggu saja sampai Minggu. Isu ini benar atau tidak, yang jelas kita masih dalam pembahasan. Nanti hari Minggu semua akan jelas," ungkap Januardi Sumka.

Ia menyebut, perlu dibahas karena pihaknya ingin tahu juga persoalan sebenarnya ditambah pernyataan Ali Mukhni ke media.

"Saya lihat pagi ini ada statement Pak Ali Mukhni, makanya kita bilang kita bahas dulu karena pernyataan beliau itu ada," terang Januardi Sumka.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pembahasan lebih ke Paslon karena Ali Mukhni meminta Mulyadi, untuk mempertimbangkan pernyataan Puan tersebut.

"Artinya kita dengar hasil pembicaraan antara pasangan Mulyadi dan Ali Mukhni. Pembahasan itu prioritasnya," jelasnya.

Karena statement Ali Mukhni itu, tambahnya, secara internal Januardi Sumka mengaku tidak ada masalah dengan tiga partai pengusung.

"Kalau kita partai tidak ada masalah. Kalau misalnya, hal-hal begitu, kita melihat seperti apa sih kondisi sebenarnya. Biarlah paslon dulu yang membahas," ucap Januardi Sumka.

Permalukan Diri

Analis Politik Sekaligus Direktur Esksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai Puan menyinggung masyarakat Sumatra Barat akibat ucapannya yang menyebut agar Sumatra Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

"Komentar Puan jelas merugikan citranya sendiri, bagaimana pun ucapan ini dapat dipastikan membuat orang Minang tersinggung, makin resisten, makin tak empati terhadap cucu Praklamotor ini," ungkap Pangi kepada Tribunnews.com melalaui keterangan tertulis, Jumat (4/9/2020).

Pangi mengungkapkan, meski Puan adalah cucu tokoh Proklamator Ir Soekarno, tak ada jaminan bagi Puan memahami sejarah Pancasila dan kontribusi pendiri bangsa termasuk orang Minang.

"Hampir separuh dari saham pendirian Negara Republik Indonesia ini, kita berani mengatakan adalah kontribusi nyata orang Minang, itu harus ditegaskan kembali dan Puan harus paham soal ini," ungkapnya.

"Puan harus tahu, Rosihan Anwar (jurnalis kawakan) berdasarkan pengamatannya, ada benar pernyataan beliau, selama bergaul dengan tokoh-tokoh Minang, sejak zaman pergerakan sampai masa kemerdekaan, hampir keseluruhan para pendiri bangsa yang berasal dari ranah Minang," terang Pangi.

Pangi menilai tidak ada untungnya Puan mengeluarkan pernyataan tendensius tersebut.

"Apalagi beliau adalah pejabat negara sekelas ketua DPR, peryataan ini sangat-sangat tidak pantas, sama saja mempermalukan dirinya sendiri dan mencoreng marwah DPR," ujarnya.

Baca: Soal Pernyataan Puan, Arteria Dahlan Harap Masyarakat Sumbar Dapat Menahan Diri

Pangi menilai pernyataan tersebut berdampak dan merugikan diri Puan sendiri.

"Jelas pernyataan ini akan sangat merugikan, katanya Puan mau maju menjadi capres atau cawapres di pilpres 2024."

"Namun sudah mulai mengeluarkan statmen yang blunder, yang bisa digoreng-goreng lawan-lawan politiknya di kemudian hari, jelas tidak menguntungkan sama sekali terhadap citra Puan Maharani," ungkap Pangi.

Pangi menilai Puan kurang membaca sejarah Pancasila dan Indonesia yang berkaitan dengan masyarakat Minang.

"Puan nampak kurang baca sejarah, kering dan dangkal pikirannnya membaca kontribusi orang Minang mendirikan Republik Indonesia," ujarnya.

"Yang punya pancasila itu bukan Soekarno saja, bahkan konsep, ide, dan draf naskah Pancasila yang buat adalah founding father yang dalamnya banyak putra Minang, Itu fakta," lanjutnya.

PKS Minta Puan Minta Maaf

Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani meminta maaf kepada masyarakat Sumatra Barat.

Hal tersebut disampaikan juru bicara PKS Handi Risza menyikapi pernyataan Puan yang meminta Provinsi Sumbar mendukung negara Pancasila.

"Kami meminta Mbak Puan mencabut pernyataanya dan meminta maaf ke seluruh masyarakat Sumatera Barat khususnya kepada keluarga besar founding father bangsa ini," papar Handi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/9/2020).

"Jangan pernah ragukan nasionalisme masyarakat Sumbar yang telah berjuang melahirkan Pancasila dan berkorban bagi Keutuhan NKRI," tutur Handi.

Handi menyebut Puan yang saat ini sebagai ketua DPR seakan lupa terhadap sosok pendiri bangsa dan penggagas Pancasila yang berasal dari Sumbar seperti Bung Hatta, Sutan Syahril, dan Tan Malaka.

"Ini menunjukkan Pancasila lahir dari kekayaan budaya dan pemikiran para leluhur kami," papar Handi yang berasal dari Sumbar.

Seperti diketahui, dilansir artikel Kompas TV, Puan dalam sebuah kesempatan menyampaikan harapannya agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

Hal itu disampaikan Puan saat mengumumkan pasangan bakal calon kepala daerah yang didukung PDIP pada kegiatan Pilkada Serentak 2020.

Dalam menyampaikan hal itu, Puan tak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu.

Dia hanya mengatakan PDIP mendukung pasangan Mulyadi-Ali Mugni.

"Untuk Provinsi Sumatra Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan.

(*)

 Artikel ini telah tayang di Tribunpadang.com dengan judul Buntut Pernyataan Puan, Beredar Kabar Mulyadi-Ali Mukhni Kembalikan SK Dukungan ke PDIP