Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Warga Surati Pertamina EP Asset-4 Minta Tindaklanjut Hasil Rapat dengan DPRD Bojonegoro

Upaya membangun komunikasi telah disampaikan pihak Pemdes Campurejo, saat hearing di DPRD.

Warga Surati Pertamina EP Asset-4 Minta Tindaklanjut Hasil Rapat dengan DPRD Bojonegoro
ist
Foto ilustrasi.

TRIBUNNEWS.COM, BOJONEGORO - Masyarakat Desa Campurejo, Kabupaten Bojonegoro, mengirimkan surat kepada pimpinan PT Pertamina EP Asset-4 dengan tembusan kepada SKK Migas, Devisi Formalities SKK Migas, General Manager PT Pertamina Asset-4 dan Pimpinan SKK Migas Jabanusa.

Langkah ini ditempuh karena warga merasa hasil rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Bojonegoro bersama perwakilan PT Pertamina EP Asset-4 Sukowati Field dan Pemdes Campurejo baru-baru ini yang belum ada tindaklanjutnya hingga sekarang.

Ada tiga poin rekomendasi Komisi C, diantaranya meningkatkan komunikasi antara pihak PT Pertamina EP Asset-4 Sukowati Field dengan Pemdes Campurejo atau warga sekitar operasi Migas, kepastian pembebasan lahan jalur pipa, dan prioritas terkait CSR bagi ring sekitar.

Surat yang dikirim masyarakat berisi permohonan kepada pimpinan PT Pertamina EP Aset-4 guna mempercepat proses perluasan lahan penyangga.

Hal ini sesuai hasil sidang keputusan dokumen Amdal yang dilaksanakan sekira 7 tahun yang lalu di Surabaya. Serta menindaklanjuti rekomendasi hasil hearing.

Baca: Gelar Tender Fasilitas Produksi Olefin, Pertamina Jamin Proses Transparan

"Sebagai kepala desa saya juga mengetahui apa yang dikehendaki warga, sebab pihak Pemdes sampai saat ini belum mendapatkan kabar kelanjutan hal-hal yang sudah diharapkan," ucap Kepala Desa Campurejo, Edi Sampurno, dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (30/9/2020).

Upaya membangun komunikasi telah disampaikan pihak Pemdes Campurejo, saat hearing di DPRD.

Semuanya disampaikan secara jelas, dari masalah jalur pipa, perluasan lahan rencana lahan penyangga, permasalah tentang kebutuhan tenaga kerja, hingga terkait program CSR atau PPM bagi desa sekitar.

"Masyarakat sebagai penerima manfaat selalu mempertanyakan program-program yang bersumber dari perusahaan sebab selama beralih ke operator baru terkesan tidak ada apa-apa, sehingga kami sampaikan saat hearing," tegasnya.

Tanggung jawab sosial yang seharusnya dilaksanakan dan diberikan oleh perusahan kepada wilayah sekitar, merupakan program sekaligus sebagai sarana komunikasi bersama Pemdes serta masyarakat guna melakukan sinkronisasi agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas