TRIBUNNEWS.COM, BOJONEGORO - Masyarakat Desa Campurejo, Kabupaten Bojonegoro, mengirimkan surat kepada pimpinan PT Pertamina EP Asset-4 dengan tembusan kepada SKK Migas, Devisi Formalities SKK Migas, General Manager PT Pertamina Asset-4 dan Pimpinan SKK Migas Jabanusa.

Langkah ini ditempuh karena warga merasa hasil rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Bojonegoro bersama perwakilan PT Pertamina EP Asset-4 Sukowati Field dan Pemdes Campurejo baru-baru ini yang belum ada tindaklanjutnya hingga sekarang.

Ada tiga poin rekomendasi Komisi C, diantaranya meningkatkan komunikasi antara pihak PT Pertamina EP Asset-4 Sukowati Field dengan Pemdes Campurejo atau warga sekitar operasi Migas, kepastian pembebasan lahan jalur pipa, dan prioritas terkait CSR bagi ring sekitar.

Surat yang dikirim masyarakat berisi permohonan kepada pimpinan PT Pertamina EP Aset-4 guna mempercepat proses perluasan lahan penyangga.

Hal ini sesuai hasil sidang keputusan dokumen Amdal yang dilaksanakan sekira 7 tahun yang lalu di Surabaya. Serta menindaklanjuti rekomendasi hasil hearing.

Baca: Gelar Tender Fasilitas Produksi Olefin, Pertamina Jamin Proses Transparan

"Sebagai kepala desa saya juga mengetahui apa yang dikehendaki warga, sebab pihak Pemdes sampai saat ini belum mendapatkan kabar kelanjutan hal-hal yang sudah diharapkan," ucap Kepala Desa Campurejo, Edi Sampurno, dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (30/9/2020).

Upaya membangun komunikasi telah disampaikan pihak Pemdes Campurejo, saat hearing di DPRD.

Semuanya disampaikan secara jelas, dari masalah jalur pipa, perluasan lahan rencana lahan penyangga, permasalah tentang kebutuhan tenaga kerja, hingga terkait program CSR atau PPM bagi desa sekitar.

"Masyarakat sebagai penerima manfaat selalu mempertanyakan program-program yang bersumber dari perusahaan sebab selama beralih ke operator baru terkesan tidak ada apa-apa, sehingga kami sampaikan saat hearing," tegasnya.

Tanggung jawab sosial yang seharusnya dilaksanakan dan diberikan oleh perusahan kepada wilayah sekitar, merupakan program sekaligus sebagai sarana komunikasi bersama Pemdes serta masyarakat guna melakukan sinkronisasi agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

"Tidak adanya komunikasi dan sinkronisasi mengakibatkan tumpang tindihnya program kegiatan seperti di bidang kesehatan, pada akhirnya para penerima manfaat atau warga terkesan tidak merasakan adanya program tersebut," katanya.

Kades Campurejo berharap semoga surat yang dikirimkan masyarakat segera memperoleh tanggapan serta tindaklanjut demi kebaikan bersama, pungkasnya.

Salah satu warga, Solihin, menyampaikan, dirinya bersama 5 orang pemilik lahan lainnya selama bertahun-tahun menunggu kabar kejelasan pembebasan lahan yang rencananya digunakan sebagai lahan penyangga. Namun hingga saat ini tak kunjung ada kejelasan dari pihak perusahaan.

Sejak awal munculnya rencana perluasan dan pembebasan lahan seluruh pemilik lahan sekitar telah mengumpulkan dokumen kepemilikan tanah. Bahkan pihak Pemdes Campurejo juga tidak mengetahui kabar kelanjutan rencana tersebut.

"Kami sangat heran dengan pihak operator atau perusahan yang terkesan tidak memperhatikan adanya keluhan warga, dan cenderung tidak ada tindaklanjut maupun realisasi perluasan lahan," kata Solikin.

Saat operator pengeboran masih dipegang JOB PPEJ dulu hubungan komunikasi terjalin sangat baik, namun sejak beralih ke operator yang baru tidak ada komunikasi yang baik antara pihak perusahaan dengan Pemdes. Terlebih terkait dengan program-program CSR dirasakan hampir tidak pernah ada.

"Kami benar-benar berharap pimpinan perusahaan dan SKK Migas serta pihak-pihak yang berwenang agar memperhatikan lahan pertanian sekitar pengeboran yang selama ini mengalami penurunan produktivitas, dan sesegera mungkin untuk dibebaskan," harap Solihin.