TRIBUNNEWS.COM - Petugas dan warga melakukan pembersihan di kawasan Malioboro, Jumat (9/10/2020).

Pembersihan itu dilakukan pasca-kerusuhan yang terjadi pada Kamis (8/10/2020) akibat aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Petugas masih sibuk membersihkan puing-puing dan mengganti tanaman yang rusak akibat aksi tersebut.

Sementara karyawan toko di kawasan Malioboro juga tampak membersihkan tempatnya bekerja.

Sedangkan para PKL masih banyak yang memilih untuk tutup.

Baca: Legian Resto di Malioboro Yogyakarta Terbakar akibat Massa Demo Ricuh, 4 Mobil Damkar Dikerahkan

Lapak-lapak PKL yang biasanya sudah dibuka oleh pemiliknya banyak yang kosong.

Meski sudah kondusif, sejumlah aparat keamanan masih berjaga di kawasan Malioboro.

Salah satu PKL Malioboro, Totok mengaku memilih untuk tidak berjualan dulu pasca-kericuhan unjukrasa di DPRD DIY kemarin.

"Hari ini mau survey dulu, belum tahu mau buka atau tidak, nanti lihat kondisi dulu," katanya.

Pernyataan Sri Sultan HB X

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, ikut angkat bicara terkait kericuhan yang terjadi pada aksi di kawasan Malioboro,

Raja Kraton Yogyakarta tersebut menyesalkan atas aksi anarkis yang terjadi pada aksi demonstrasi yang awalnya mengangkat isu utama menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law.

“Jogjakarta dengan masyarakatnya tidak pernah punya itikad untuk membangun anarki, untuk aktivitas yang dilakukan oleh
kelompok-kelompok masyarakat," kata Sri Sultan HB X, seperti dilansir Tribunjogja.com dari humas Pemda DIY.

Menurut Sri Sultan, tindakan anarkis tidak melambangkan karakter sebagai warga Yogyakarta.