Akan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama apakah perkawinan itu harus dilakukan atau dibatalkan.

Aturan akan dikecualikan jika perkawianan itu harus dan mendesak dilakukan.

Namun, tentu saja harus ada persetujuan orangtua daru kedua belah pihak.

Hanya saya kata Faturrahman, masyarakat tidak akan mau melakukan langkah yang telah ditetapkan tersebut.

Mereka lebih memilih perkawinannya tidak tercatat secara hukum, daripada menanggung aib.

"Salah satu kendala kita adalah pemahaman soal adat merarik (perkawinana di suku sasak) yang salah kaprah diartikan masyarakat, menyelamatkan nasib anak di bawah umur agar dibatalkan pernikahannya justru dianggap aib. Keluarga perempuan biasanya tak mau menerima anaknya dikembalikan," katanya.

Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama NTB mencapai 522 kasus.

Baca juga: 10 Tahun, Ayah Tiri Tega Perkosa Anaknya saat sang Istri Tidur, Sempat Mengancam Akan Bunuh Anaknya

Baca juga: ASN Pemkab Nekat Setubuhi Gadis SMP 2 Kali hingga Hamil, Terbongkar karena Hal Ini

Menikah dini selama pandemi

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Aidi Furqan menjelaskan, jumlah kasus anak-anak usia SMA sederajat yang menikah selama pandemi Covid 19 mencapai 148 kasus.

"Angka 148 ini belum yang tercatat di pondok pesantren. Ini angka yang sangat mencengangkan kami, mengejutkan kami di tengah pandemi covid-19 ini. Ini harus mendapat perhatian serius," kata Furqan.

Furqan mengatakan, Dikbud NTB mencatat hampir setiap tahun selalu ada pernikahan usia sekolah jelang ujian nasional.

Namun, kali ini jumlahnya cukup tinggi di saat anak-anak tidak menjalani sekolah tatap muka. (Kompas TV/Fitri Rachmawati)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Terkait Siswa SMK Nikahi 2 Gadis di Bawah Umur, KUA: Warga Tak Laporkan Pernikahan Itu"