Aksi Tolak Kedatangan Rizieq Shihab di Wonogiri dan Kecamatan Pasar Kliwon Dibubarkan Polisi
Aksi demo menolak kedatangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab di seputaran Patung Soekarno, Wonogiri, Jawa Tengah dibubarkan paksa polisi.
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri
TRIBUNNEWS.COM, SUKOHARJO - Aksi demo menolak kedatangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab di seputaran Patung Soekarno, Wonogiri, Jawa Tengah dibubarkan paksa polisi, Senin (30/11/2020).
Puluhan orang itu berdiri dengan menjaga jarak satu dengan yang lain, sambil membentangkan sejumlah poster yang berisi penolakan kedatangan Rizieq di Jawa Tengah maupun di Kabupaten Wonogiri.
Menurut Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Wonogiri Cinta Damai, Azam Nurkholis, mereka menolak segala tindakan anarkisme, baik melalui media, ucapan, tindakan yang dimungkinkan oleh seorang tokoh di Wonogiri.
"Kami menolak Habib Rizieq Shihab datang ke Wonogiri maupun ke Jawa Tengah, karena bisa mendatangkan kerumunan massa," kata dia.
Namun aksi itu hanya berjalan tak sampai 10 menit.
Sebab, petugas kepolisian dari Polres Wonogiri langsung membubarkan aksi damai itu.
Menurut Kabag Ops Polres Wonogiri Kompol Agus Pamungkas, aksi tersebut dibubarkan karena aksi dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
"Di masa Covid-19 ini, tidak ada aksi kerumunan masa dalam bentuk apapun, dan kami imbau para pengunjuk rasa untuk membubarkan diri segera dan kembali ke rumah masing-masing," kata dia.
Dia menambahkan, hal ini sesuai dengan maklumat Kapolri mengenai kerumunan di tengah pandemi Covid-19.
"Sudah kami sampaikan ke aliansi untuk tidak melaksanakan unjuk rasa," imbuhnya.
Para demonstran yang diminta bubar, kemudian mulai mengakhiri aksi damai tersebut.
Detik-detik Dibubarkan
Sepekan sebelumnya, detik-detik pembubaran aksi penolakan terhadap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab terekam di lapangan, Sabtu (21/11/2020).
Adapun aksi di Bundaran Gladag, Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon itu dibubarkan polisi karena tak mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
Beruntung dalam pembubaran aksi yang digelar Aliansi Warga Kota Solo itu tidak terjadi gesekan, meskipun massa minta waktu beberapa menit saja.
Dari pantauan TribunSolo.com, mobil Penyuluhan Binmas Polresta Solo tiba di lokasi unjuk rasa sekira 15.00 WIB.
Baca juga: Fakta Tes Swab Rizieq Shihab: Dilakukan oleh Pihak Luar RS Ummi, Keluarga Tolak Beberkan Hasil Tes
Personel Polresta Solo yang berada di dalam mobil tersebut langsung meminta massa untuk membubarkan diri lantaran tak mematuhi protokol kesehatan.
Apabila tidak segera membubarkan diri, mereka akan dibubarkan secara paksa.
Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak juga turut turun mengimbau massa aksi segera membubarkan diri.
Ade juga sempat bernegosiasi dengan Korlap, BRM Kusumo Putro.
"Kerumunan massa seperti ini rentan sekali penyebaran Covid-19 yang massif," ucap Ade.
"Saya minta korlap untuk segera membubarkan diri apabila tidak membubarkan diri, kita bubarkan paksa," tegasnya sembari memberikan pengertian.
Kusumo sempat meminta waktu supaya membacakan pernyataan sikap sebelum akhirnya membubarkan diri.
Meskipun akhirnya luluh dan mengikuti imbauan polisi demi masyarakat.
"Saya izin membacakan pernyataan sikap kami, itu belum kami bacakan, penyataan sikap kami agar bisa didengarkan seluruh rakyat Indonesia," kata Kusumo.
Ade pun memberikan waktu beberapa menit saja kepada massa aksi untuk membacakan pernyataan sikap.
"Segera kami beri waktu satu menit untuk membacakan pernyataan sikap," tutur Ade.
Kusumo langsung membacakan tiga poin pernyataan sikap mereka atas penolakan Rizieq Shihab.
Ketiga poin tersebut yakni :
"Bahwa kami tidak anti Habaib dan tidak anti ormas Islam, yang kami tolak adalah pribadi Rizieq Shihab agar tidak datang, mengikuti kegiatan atau menyelenggarakan kegiatan apapun di Kota Solo."
"Kami warga Kota Solo siap hidup berdampingan secara harmonis dengan semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial, dan ormas apapun."
"Kami warga Kota Solo menjunjung tinggi penegakan hukum dan mendukung upaya pemerintah dan aparat keamanan terkait untuk mewujudkan kesejukan dan kondusifitas wilayah sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan lancar, aman, dan nyaman tanpa ada rasa takut ataupun merasa terintimidasi oleh siapapun juga."
Seusai membacakan poin pernyataan tersebut, massa aksi lantas membubarkan diri tanpa ada perlawanan apapun.
Aksi di Gladag
Aliansi warga Kota Solo menggelar aksi penolakan Rizieq Shihab di Bundaran Gladag, Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Sabtu (21/11/2020).
Sejumlah peserta aksi tampak membawa beberapa spanduk bertulisan, 'Warga Solo Tolak Rizieq Shihab', dan 'Warga Solo Tidak Anti Habib, Tidak Anti Ormas Islam, Warga Solo Ingin Hidup Adem Ayem'.
Selain membawa spanduk, massa membawa puluhan tongkat berbendera merah putih.
Korlap Aliansi Warga Kota Solo Menolak Rizieq Shihab, BRM Kusumo Putro mengatakan aksi penolakan Rizieq Shihab bermula dari keprihatinannya dengan situasi beberapa waktu belakangan ini.
"Ini sudah dilakukan di berbagai kota melakukan gerakan-gerakan penolakan terhadap saudara Rizieq Shihab," kata Kusumo.
Menurut Kusumo, kedatangan Rizieq Shihab berpotensi menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di Kota Solo.
Padahal, warga menginginkan Kota Solo dalam keadaan damai, sejuk, dan kondusif.
Baca juga: Ketua FPI Pekanbaru Diciduk Setelah Bubarkan Aksi Tolak Rizieq, Polisi: Setiap Warga Bebas Bersuara
"Warga Kota Solo ingin bisa bekerja dengan tenang, bisa bekerja tanpa rasa takut, tanpa ada yang mengintimidasi," ucap dia.
"Warga bisa melakukan kegiatan keseharian dengan penuh kenyamanan kedamaian," tambahnya.
Kusumo menegaskan dirinya dan aliansi tidak anti dengan FPI, maupun ormas Islam.
Mereka lebih anti dengan orang-orang yang memicu provokasi dan yang hendak memecah belah Indonesia.
"Kami punya hak melindungi kota kami, kami berhak menolak siapapun yang datang ke kota kami yang nantinya memicu kegaduhan-kegaduhan di masyarakat," tandasnya.
PA 212 Geram Pencopotan Baliho
Dewan Tanfidzi Provinsi (DTP) Persaudaraan Alumni (PA) 212 Jawa Tengah (Jateng) tampak geram saat menyikapi pencopotan baliho Rizieq Shihab, di antaranya di Jakarta.
Protes ditunjukkan saat menggelar keterangan pers imbas baliho Rizieq dicopoti atas perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman di Desa Ganten, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (21/11/2020).
Wakil Ketua Bidang Strategi Perjuangan DTP PA 212 Jateng, Endro Sudarsono, menyanyangkan pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman atas pernyataannya terkait pembubaran Front Pembela Islam (FPI).
Dikatakan, pernyataan tersebut seharusnya disampaikan kepada Kemendagri RI atau Kemenkumham RI sebagai pihak yang dapat menilai.
"Terkait pernyataan dari Pangdam Jaya terkait akan membubarkan FPI, saya menyanyangkan hal tersebut," kata Endro.
Endro menilai kurang tepat jika TNI yang menyampaikan wacana tersebut.
"Jika disampaikan TNI itu kurang tepat karena itu bukan ranah TNI," ucap Endro.
Dia mengatakan di dalam tubuh TNI dan Polri pastinya mempunyai intelejen.
"Selain itu di dalam tubuh TNI- Polri intenlejen hal wacana tersebut disampaikan kepada Kemedagri atau Kemenkumham apakah ditindaklanjuti apakah layak atau tidak," katanya.
Buat Surat untuk Panglima TNI
Protes gerakan masif mencopoti baliho dan spanduk Rizieq Shihab di Jakarta muncul dari Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (21/11/2020).
Dewan Tanfidzi Provinsi (DTP) Persaudaraan Alumni (PA) 212 Jateng menggelar konferensi pers menyikapi pencopotan baliho Rizieq Shihab di Jakarta oleh perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman di Desa Ganten, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.
Baca juga: Santri Suroboyo Tolak Kedatangan Habib Rizieq Shihab di Jawa Timur, Kami Cinta NKRI dan Pancasila
Ketua DTP PA 212 Jateng, R Djayendra Dewa meminta kepada Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mencopot Pangdam Jaya dengan mengirimkan surat terbuka.
"Ini terkait sikap Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman yang mengakui memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin FPI, Habib Rizieq seusai apel pasukan di Monas kami berikan surat terbuka," ucap Djayendra.
Dajyendra mengatakan dalam penertiban baliho dan MMT tersebut seharusnya tugas dan kewenangan Satpol PP bukan tugas TNI Polri karena TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan.
"Ya sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI untuk menegakan kedaulatan negara serta mempertahankan keutuhan wilayah NKRI," jelasnya.
Dia menyampaikan sejumlah poin kepada panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, yakni meminta TNI bersama rakyat mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman separatis, terorisme dan komunisme di NKRI.
"Kemudian tetap bekerja secara profesional tetap berada pada tupoksi tanpa harus keluar dari kewenangan dan mengevaluasi Pangdam Jaya," akunya.
Minta FPI Dibubarkan
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman bereaksi keras terkait pencopotan spanduk FPI di Jakarta.
Dudung, bahkan mengusulkan agar ormas Front Pembela Islam dibubarkan saja.
Jawaban itu disampaikan Dudung saat menjawab pertanyaan wartawan usai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).
Dudung awalnya menjawab soal video viral di media sosial berkait sejumlah orang berseragam TNI menurunkan spanduk dan baliho Pemimpin FPI Rizieq Shihab.
Ia pun mengakui bahwa dirinyalah yang meminta pasukannya untuk menurunkan baliho tersebut.
Dudung menjelaskan, awalnya sejumlah petugas Satpol PP sudah menurunkan baliho yang dipasang tanpa izin itu.
Namun, pihak FPI justru kembali memasang baliho-baliho tersebut.
Oleh karena itu, TNI turun tangan.
"Ini negara negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau pasang baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu," kata Dudung.
Setelah itu, Dudung kemudian mengusulkan agar FPI dibubarkan.
"Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, suka-sukanya sendiri. Ingat, saya katakan itu (penurunan baliho Rizieq) perintah saya," katanya.
Dudung memastikan operasi untuk menurunkan baliho Rizieq masih akan terus berlanjut.
Semua baliho Rizieq yang ilegal akan ditertibkan oleh pasukannya.
"Saya peringatkan, dan saya tidak segan menindak dengan keras. Jangan coba mengganggu persatuan dan kesatuan, jangan merasa mewakili umat Islam, tidak," katanya.
Rizieq Shihab menjadi sorotan setelah pulang dari Arab Saudi, Selasa pekan lalu.
Tak hanya soal baliho ilegal, kepulangan Rizieq juga disorot karena menimbulkan kerumunan massa.
Padahal, kerumunan massa dalam jumlah besar dilarang saat ini karena ada pandemi Covid-19.
Kerumunan massa yang melibatkan Rizieq dan para simpatisannya itu kini berbuntut panjang.
Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Saat Pandemi Polda Metro Jaya juga memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan beberapa pejabat lain terkait penyelenggaraan acara Rizieq itu. (Tribunsolo/Kompas.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Tak Berizin, Polisi Bubarkan Paksa Demo Menolak Rizieq Shihab di Patung Soekarno Wonogiri
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.