TRIBUNNEWS.COM - Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko dan Lisdiyarita mengucapkan sumpah dan janji di hadapan pengurus dan anggota Komunitas Masyarakat Santri (Komas), Selasa (1/12/2020).

Satu di antara sumpah yang mereka ucapkan adalah tidak korupsi bila nanti terpilih menjalankan kepemimpinan di Ponorogo.

Sugiri dan Lisdiyarita bersumpah dan  berjanji di bawah Kitab Suci Alquran dalam acara ikrar tersebut.

Sumpah dan janji pasangan yang diusung PDIP, PAN, Hanura dan PPP ini disaksikan pula sejumlah tokoh masyarakat Ponorogo di antaranya KH Imam Bajuri, KH Muchtar, dan Sugeng Hariyanto selaku Ketua Tim Pemenangan Sugiri dan Lisdiyarita

Baca juga: Mantan Gubernur Banten, Rano Karno, Dukung Muhamad-Saraswati di Pilkada Tangsel

Berikut isi sumpah dan janji Sugiri Sancoko - Lisdiyarita sebagaimana diterima Tribunnews.com dalam rilisnya: 

"Bismillahirormanirrohim

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

Asyhadu An Laa Ilaaha illa Allah, wa Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah

Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta’ala, kami H. Sugiri Sancoko, SE., M.M. (Calon Bupati) dan Hj. Lisdiyarita, S.H. (Calon Wakil Bupati) Kabupaten Ponorogo periode 2021-2024 bersumpah dan berjanji di bawah Kitab Suci Al-Qur’an bahwa jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo periode 2021-2024, kami akan menjalankan amanah ummat yang diberikan kepada kami sebagai berikut:

1. Mewujudkan Ponorogo Hebat dengan melaksanakan Nawa Darma Nyata dengan sebaik-baiknya.

2. Menjalankan pemerintahan yang baik dengan membangun sistem dan budaya pemerintahan yang adil, amanah, transparan, akuntabel, dan tidak akan korupsi.

3. Membangun masyarakat Ponorogo yang agamis, sehat, berbudaya, dan bermartabat.

4. Menjadikan Ponorogo sebagai Kota Santri dan kota reyog dengan mengembangkan potensi-potensi lokal serta mempromosikannya pada tingkat Nasional dan Internasional.

5. Menguatkan kemandirian Pesantren, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dengan membangun sinergi pemerintah dan pelaku UMKM sebagai dasar ekonomi keumatan.