TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman, menyoroti besarnya anggaran pembangunan Toilet untuk 488 Toilet yang tersebar beberapa sekolah di Kabupaten Bekasi. Anggaran untuk proyek ini mencapai Rp 98 miliar.

"Anggarannya memang fantastis kalau dilihat dari kasat mata. Tetapi itu kan program dinas," kata Soleman kepada wartawan, Selasa (15/12/2020).

Soleman mengatakan, sejak awal pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi, pihaknya sudah mempertanyakan anggaran tersebut kepada Dinas PUPR (kini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang). Namun, pihak dinas meyakini legislatif, kalau anggaran tersebut wajar.

Baca juga: Sidak Protokol Kesehatan, Satgas Covid-19 Bekasi Dikunci Selama 30 Menit di Dalam Kelab Malam

"Mereka (Dinas Cipta Karya, red) sejak awal sudah kita tanya, tetapi mereka meyakinkan kita (DPRD, red), bahwa akan tanggung jawab," jelas pria berkacamata tersebut.

Soleman berharap ke depannya untuk dinas, agar memiliki program yang dapat bermanfaat banyak kepada masyarakat. Sehingga, tidak terbentuk opini pemerintah dan legislatif, hanya menghambur-hamburkan uang dalam penganggaran.

"Yang lagi ramai ini semua kan masih opini. Kita tunggu saja toilet itu dibangun sampai selesai. Kan ada inspektorat dan BPK. Kalau ada kelebihan anggaran. Pasti disuruh balikin," katanya.

Seperti diketahui Pemkab Bekasi, mengalokasikan anggaran sebesar Rp98 miliar untuk pembangunan 488 WC atau toilet di sejumlah sekolah SD Negeri maupun SMP Negeri.

Baca juga: Komplotan Begal Beraksi di Bekasi, Pengendara Perempuan Jadi Sasaran

Menanggapi hal itu, Rusdi, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menjelaskan meskipun pihaknya membawahi bidang pendidikan tapi untuk proses pembangunan itu dilakukan dinas teknis yakni Dinas Cipta Kerja dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi atau PUPR.

"Kami Komisi IV, satuan pendidikan dalam hal ini Disdik sebagai user menerima saja. Jika dinilai terlalu besar, kita minta komisi terkait supaya melakukan evaluasi karena dinas teknisnya di PUPR, itu artinya domain komisi III," kata Rusdi, belum lama ini.

Di luar terkait besaran anggaran pembangunan, Rusdi menilai pembangunan WC maupun saranan cuci tangan di masa pandemi corona sangat penting.

Pasalnya, pada Januari 2021 direncanakan akan dilakukannya belajar tatap muka di sekolah. Semua fasilitas penunjang protokol kesehatan, seperti tolite maupun tempat cuci tangan sangat diperlukan.

Namun, terkait anggaran yang dinilai terlalu besar, Rusdi tak bisa mengomentarinya.

"Ya realisasi di lapangan seperti apa cek aspek teknisnya kemudian spesifikasiny. Jika memang di situ terdapat penyimpangan ya akan ada tindakan," imbuhnya.

Rusdi menambahkan selain fasilitas toilet serta tempat cuci tangan, dianggarkan juga sebesar Rp 192 miliar untuk pembangunan maupun perbaikan sekolah rusak pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2021.