TRIBUNNEWS.COM - Warga Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur menjadi perbincangan setelah aksi warga ramai-ramai membeli mobil baru viral di media sosial.

Hingga Selasa (16/2/2021) siang, sudah terdapat 190 unit mobil baru yang dibeli oleh warga.

Hal itu diungkap oleh Kepala Desa Sumurgeneng, Gihanto.

"Kalau sampai hari ini sekitar 190 unit yang sudah dibeli oleh warga. Semua mobil baru,"katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, dikutip dari TribunJogja.

Baca juga: Warga Satu Desa di Tuban Borong Ratusan Mobil Baru, Dealer Senang Penjualan Meningkat 400 Persen

Warga ramai-ramai membeli mobil baru setelah tanah mereka dibeli oleh Pertamina untuk proyek kilang minyak.

Setiap warga rata-rata menerima ganti untung sebesar Rp 8 miliar.

"Ada yang menerima Rp26 miliar, tapi rata-rata sekitar Rp 8 miliar," ujar dia. 

Untuk setiap meternya, tanah warga dibeli dengan harga Rp 600 ribu-Rp 800 ribu.

Di Desa Sumurgeneng sendiri ada 840 KK, sedangkan yang lahannya dijual karena masuk penetapan lokasi (penlok) kilang minyak ada sekitar 225 KK.

Uang yang didapat warga dari hasil ganti untung itu kemudian dibelikan mobil baru, tanah dan juga rumah. 

"Ya memang kondisinya begitu, dapat uang lalu beli mobil, ada juga yang dibelikan tanah lagi maupun bangun rumah juga," pungkasnya.

Tentang Proyek Kilang Minyak di Tuban, Hasil Kunjungan Jokowi ke Rusia pada 2016

Lantas seperti apa gambaran protyek kilang minyak Pertamina di Tuban tersebut?

Dikutip dari Surya.co.id, kilang minyak gross root refinery (GGR) di Tuban itu merupakan kerjasama antara Pertamina dan Rosnef, perusahaan asal Rusia.

Nilai investasi proyek ini sebesar Rp 211,9 triliun

Proyek kilang minyak ini ditarget beroperasi pada tahun 2026.

Baca juga: Gempa Terkini: BMKG Catat Gempa 5.2 SR Guncang Tuban Jawa Timur, Tak Berpotensi Tsunami

Kesepakatan kerjasama antara Pertama dan Rosnef terkait proyek kilang minyak ini ditandatangani pada 28 Oktober 2019 lalu di Rusia.

Proyek ini merupakan usaha patungan (joint venture) antara Pertamina dan Rosneft dengan kepemilikan saham Pertamina 55% dan Rosneft 45%.

Direncanakan kilang minyak ini akan memproduksi 300 ribu barrel per hari.

Dalam pertemuan dengan Delegasi Pertamia di Wisma Duta KBRI Moskow pada 29 Oktober 2019, Duta Besar RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, M. Wahid Supriyadi, menyampaikan apresiasi atas penandatanganan kontrak perjanjian kilang minyak Tuban. 

“Proyek ini adalah realiasi dari hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sochi, Rusia pada Mei 2016 dan Alhamdulillah setelah semua permasalahan dapat diselesaikan kedua pihak," kata Dubes Wahid.

Secara keseluruhan, proyek ini menggunakan laghan seluas 821 hektare.

Rinciannya lahan warga 384 hektare di Desa Wadung, Kaliuntu dan Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, lahan KLHK 328 hektare, dan lahan perhutani 109 hektare.

Mengutip Kompas.com, di awal bulan Februari 2020 silam, Kepala BKPM telah mengunjungi lokasi proyek untuk menyelesaikan negosiasi dengan masyarakat sekitar.

“Alhamdulillah, kami sempat ke sana (Tuban) sebelum adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ini. Kepala BKPM menaruh perhatian sangat besar pada proyek Tuban. Beliau membentuk tim khusus untuk mengawal investasi ini sampai jadi, bahkan tidak segan untuk turun langsung," jelasnya.

Sempat Diwarnai Penolakan Warga

Proses pembebasan lahan terkait kilang minyak ini sempat tak berjalan mulus. 

Sebagian warga sempat menolak pembebasan lahan. 

Saat datang ke Tuban pada 22 Desember 2019, Jokowi sempat menyinggung soal kendala pembebasan lahan. 

"Masalah lahan yang belum beres saya beri waktu tiga bulan," kata Jokowi saat meninjau proyek kilang TPPI di Tuban, Minggu (22/12/2019), dikutip dari Surya. 

Baca juga: Pengendara CB150R Adu Kambing dengan Truk di Tuban, Dua Nyawa Melayang di Jalan Raya

Dia menjelaskan, permasalahan lahan kilang harus segera dibereskan agar pembangunannya bisa segera dikerjakan.

Oleh karenanya, mantan Wali Kota Solo itu meminta para pejabat Pertamina agar segera mengeksekusi pengadaan lahan yang belum selesai.

"Saya beri waktu tiga bulan untuk membereskan, kalau sanggup ngomong, tidak sanggup juga ngomong," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Daryono) (Sumber: TribunJogja, Surya, Kompas.com/Elsa Catriana/Rachmawati)