Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

116 WNA Langgar Izin Keimigrasian di Papua, 99 di antaranya Berasal dari Papua Nugini

116 warga negara asing yang diproses hukum berasal dari Papua Nugini 99 orang, China 14 orang, Korea Selatan 2 orang, dan AS 1 orang.

116 WNA Langgar Izin Keimigrasian di Papua, 99 di antaranya Berasal dari Papua Nugini
TribunPapua.com/Musa Abubar
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Novianto Sulastono. 

TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Papua telah memproses hukum 116 warga negara asing (WNA) yang melanggar izin keimigrasian sepanjang tahun 2020.

Kepala Divisi Keimigrasian Papua, Novianto Sulastono memaparkan hal itu dalam rapat Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) di Jayapura, Kamis (25/3/2021).

Dalam pemaparannya, pelanggaran yang dilakukan berupa tak memperpanjang visa ketika masa berlaku habis, masuk ke wilayah RI diam-diam tanpa paspor, dan bekerja di wilayah RI dengan visa turis.

Adapun 116 warga negara asing yang diproses hukum berasal dari Papua Nugini (PNG) 99 orang, China 14 orang, Korea Selatan 2 orang, dan Amerika Serikat 1 orang.

Saat ini ke-116 orang tersebut telah dideportasi ke negara masing-masing.

Seorang pria asal Thailand Jamrid Sungpen (47) dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi / Rudenim Makassar, Kamis (18/3/2021). Ia tak memiliki dokumen keimigrasian dan bakal dideportasi.
Seorang pria asal Thailand Jamrid Sungpen (47) dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi / Rudenim Makassar, Kamis (18/3/2021). Ia tak memiliki dokumen keimigrasian dan bakal dideportasi. (Dok Rudenim Makassar)

Dari 116 kasus itu, sebanyak 112 kasus ditangani oleh Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi Jayapura, 3 orang ditangani Kantor Imigrasi Biak, serta 1 orang ditangani Kantor Imigrasi Mimika.

"Sebesar 90 persen dari 116 warga negara asing yang terjerat pelanggaran keimigrasian di Papua adalah warga Papua Nugini," kata Novianto.

Ia mengakui, idealnya, semakin banyak Tim Pemeriksaan Imigrasi (TPI), pengawasan aktivitas warga negara asing di Papua lebih efektif.

Karena itu, lanjut Novianto, pihaknya telah membentuk Tim PORA di seluruh Papua.

Baca juga: Dugaan Penyelewengan Dana Perlu Diusut Tuntas Agar Pelaksanaan Otsus Papua Maksimal

Baca juga: Mengenal Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Berikut Penjelasannya

"Tim Pora merupakan gabungan pihak Imigrasi, pemda setempat, dan aparat keamanan TNI-Polri. Tim ini saling bersinergi untuk menangani masalah keimigrasian di lapangan," ujarnya.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas