TRIBUNNEWS.COM, MAJALENGKA - Sejak diresmikan 2018 lalu, bandara Kertajati Majalengka Jawa Barat terus sepi penumpang.

Maskapai yang bertahan beroperasi di Bandara Kertajati, adalah Citilink.

Tak ingin bandara yang disebut terbesar kedua di Indonesia itu sia-sia, Presiden Jokowi memutuskan Bandara Kertajati jadi bengkel pesawat.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio angkat bicara.

Ia menilai Bandara Kertajati contoh infrastruktur yang dibangun dengan unsur politis yang lebih kental dibanding unsur studi kelayakannya.

Saat Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan ingin membangun Bandara Kertajati di tahun 2011, Agus sudah mengungkapkan ketidaksetujuannya.

"Waktu itu saya diundang makan di rumahnya (Aher).

Baca juga: Jokowi Minta PT DI dan PT Pindad Dipindahkan ke Kawasan Kertajati

Saya bilang Kertajati jauh dari mana-mana, nggak cocok dijadikan bandara. Jarak Bandung-Kertajati sekitar 100 kilometer atau kurang lebih 2 jam perjalanan, ya mending mereka ke Cengkareng (Bandara Soetta)," kata Agus kepada Kompas.TV, Selasa (30/03/2021).

Agus bercerita, saat itu Pemprov Jabar sudah kewalahan membangun Kertajati yang butuh dana lebih dari Rp 2 triliun, akhirnya pemerintah pusat pun membantu.

Pembangunan Bandara Kertajati juga sempat ditolak oleh Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan.

Kemudian pembangunannya saat Budi Karya Sumadi menjadi Menteri Perhubungan.

Kini, pemerintah ingin menjadikan Bandara Kertajati sebagai Maintenance, Repair, Overhaul (MRO) atau bengkel pesawat.

Dengan tetap melayani penumpang, kargo, dan jamaah umrah serta haji. Namun menurut Agus, semua rencana itu tidak ada yang berprospek bagus.

"Buat MRO harus ada lisence pabrikan, memangnya bikin pabrik bajaj. Lalu yang kedua, siapa yang mau modalin jadi MRO? Jadi pabrik (kue) klepon saja mahal saat ini. Lalu pesawat mana yang mau ke MRO di Kertajati? Boeing, Airbus, dan lain-lain pasti menolak secara ekonomis," ujar Agus.

Baca juga: Fungsi Bandara Kertajati akan Optimal Setelah Tol Cisumdawu Rampung 2021