Seperti apa putusannya nanti baru kita rekomendasikan ke PTSP," sebutnya.

Selain itu, Didi juga mempertanyakan keberadaan paramedis (tenaga perawat) saat peristiwa bejat itu terjadi.

Pasalnya, jelas Didi, keberadaan paramedis saat dokter melakukan praktik adalah salah satu syarat wajib akreditasi untuk seluruh rumah sakit, puskesmas, klinik, ataupun praktik pribadi.

“Harusnya ada dua instrumen yang dipenuhi. Satu paramedis, lalu tenaga administrasi. Kemana paramedisnya saat kejadian?

Logikanya, sepanjang jam praktik dokter, paramedis juga harus ada,” ungkapnya.

“Tidak boleh memeriksa pasien beda jenis tanpa pendamping.

Tidak ada itu ceritanya, secara etika sudah salah,” sebutnya.

Ketua Bidang Hukum, Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A) IDI Wilayah Kepri dr. T. Afrizal Dachlan, menyebutkan dicabut atau tidaknya rekomendasi IDI, kewenangannya ada di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK).

MKEK Adalah lembaga otonom IDI bertugas mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik terhadap anggotanya.

"Kalau belum dilakukan pemeriksaan oleh majelis pemeriksa yang dibentuk MKEK, maka MKEK tidak bisa memutuskan," ujar dr. T. Afrizal Dachlan, yang juga mantan Ketua MKEK Provinsi Kepri itu.

Di sisi lain, MKEK juga belum bisa melakukan pemeriksaan mengingat oknum dokter tersebut masih dalam proses penyelidikan kepolisian.

"Yang tertuduh sampai saat ini belum bisa dihadirkan. Jadi artinya masih menunggu," tambah Afrizal.

Ditambahnya pada prinsipnya sesuai pasal 76 KUHP yang dianut dalam beracara MKEK.

Karena sudah ditangani kasusnya oleh aparat penegak hukum, maka IDI menunda atau tidak memproses walaupun ada pelaporan.