TRIBUNNEWS.COM - Warga korban ledakan dan kebakaran tanki kilang melakukan unjuk rasa di kantor Pertamina, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Mereka menuntut ganti rugi pasca-ledakan tangki Pertamina ini terjadi beberapa waktu lalu.

Dikutip dari tayangan Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (6/5/2021), unjuk rasa yang diikuti warga dari lima desa Kecamatan Balongan, Indramayu ini berlangsung ricuh.

Kericuhan ini mengakibatkan sejumlah polisi terlibat aksi saling dorong dengan warga.

Polisi yang saat itu menjaga lokasi, berusaha melarang warga masuk ke dalam kantor Pertamina.

Baca juga: Dampak Insiden Balongan, Ketua DPRD Indramayu Dukung Upaya Pertamina Siapkan Program Trauma Healing

Baca juga: Polisi Temukan Unsur Pidana dalam Kasus Terbakarnya Kilang Pertamina Balongan

Warga yang bersikeras ingin masuk ke kantor Pertamina beralasan ingin menuntut pihak Pertamina yang hingga sekarang tak kunjung memberikan ganti rugi.

Satu di antara warga yang berunjuk rasa, Sana, mengatakan hingga sekitar lebih dari satu setengah bulan ini, pihak Pertamina tak kunjung merespons keinginan warga.

"Kenapa Pertamina sama sekali tidak ada respons? Sudah berapa bulan, satu bulan setengah dari tanggal 29 (Mater 2021) sampai tanggal sekarang," kata Sana.

Diketahui, sebelumnya warga dan pihak Pertamina telah melakukan pertemuan.

Pertemuan ini guna membahas masalah ganti rugi akibat kebakaran tangki minyak.

Sebelumnya, satu diantara warga, Tong Amin, yang tinggal di Desa Sukaurip, Balongan, Indramayu pernah mengikuti dialog dengan pihak Pertamina.

Baca juga: Temukan Unsur Pidana, Polri Sebut Kebakaran Kilang Minyak Pertamina Balongan Ada Kealpaan

Tong Amin hadir dalam dialog dengan Pertamina terkait sosialisasi ganti rugi kerusakan rumah warga akibat kebakaran kilang minyak tersebut.

Tak hanya itu, Tong Amin menyampaikan pihak Pertamina juga setidaknya harus bertanggung jawab atas trauma yang terjadi pada warga.

Dikutip juga dari tayangan live Kompas TV pada Kamis (6/5/2021), Tong Amin mengatakan warga meminta pertanggung jawaban kepada pihak Pertamina sebesar Rp 20 juta tiap kepala keluarga.