Bupati Nganjuk Jadi Tersangka Jual beli Jabatan, Plt Mohon Maaf, Anggap Itu Ujian
Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terjaring operasi tangkap tangan yang digelar oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan.
Editor: Willem Jonata
TRIBUNNEWS.COM - Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terjaring operasi tangkap tangan yang digelar oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan.
Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi meminta maaf kepada masyarakat Nganjuk atas peristiwa tersebut.
Dia menyebut peristiwa tersebut sebagai ujian.
"Kami mohon maaf, ada sedikit ujian di Nganjuk dari peristiwa kemarin," katanya usai acara penyerahan SK pengangkatan sebagai Plt Bupati Nganjuk di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (11/5/2021) malam.
Baca juga: Bupati Nganjuk Terkena OTT KPK, Pengamat Sebut Elektabilitas Partai Pengusung Bisa Hancur
Dalam waktu dekat dia berjanji akan membuat iklim di Nganjuk kembali kondusif dari kalangan pemerintahan, forkopimda dan masyarakat.
"Saya tidak banyak janji, yang pasti saya akan langsung bekerja, bekerja, dan bekerja untuk memulihkan kepercayaan masyarakat," terang politisi PDI-P ini.
Tugas khusus
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengangkat Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang saat ini menjalani proses hukum dalam kasus korupsi lelang jabatan.
Surat perintah menjadi Plt Bupati Nganjuk diserahkan Khofifah kepada Marhaen Djumadi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (11/5/2021) malam.
Baca juga: Polri Dalami Dugaan Adanya Aliran Dana Bupati Nganjuk ke Partai Politik
Dalam sambutannya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga memberi tugas khusus kepada Marhaen dalam hal mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
"Saya beri tugas prioritas kepada Pak Marhaen agar mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah," kata Khofifah.
Tugas lain, yakni melakukan sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Nganjuk dengan berbagai pihak dalam rangka percepatan pembangunan daerah pasca pandemi Covid-19.
"Kasus hukum yang terjadi di Nganjuk jangan sampai berpengaruh kepada upaya menyejahterakan masyarakat," terang Khofifah.
OTT Bupati Nganjuk