Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Liputan Khusus

Pajak Pendidikan Makin Menyulitkan Masyarakat Kecil Mengakses Pendidikan

Pajak pendidikan semakin menyuliskan masyarakat kecil mendapatkan pendidikan, padahal itu amanat UUD 1945.

Salah satu masalah utama pendidikan karena akses pendidikan dan kualitas pendidikan yang belum merata, akibatnya kinerja SDM kita dibawah rata-rata dunia.

Di tambah beban PPN, ya makin sulit lagi bagi anak sekolah mengejar negara lain.

Padahal, di banyak negara pendidikan merupakan sektor yang dikecualikan dari pajak. Di banyak negara saja PPN pendidikan itu dikecualikan, kok di Indonesia mau dimasukkan.

Dasarnya apa saya juga kurang paham kalau hanya sekedar kejar-kejaran soal penerimaan pajak jangka pendek. Pemerintah sepertinya tidak paham filosofi pembuatan aturan PPN kenapa pendidikan harus dikecualikan.

Selain itu, kebijakan tersebut justru semakin mencekik kehidupan masyarakat kecil yang menurutnya seperti peribahasa ‘sudah jatuh tertimpa tangga’ akibat kebijakan tersebut.

Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah menarik pembahasan revisi KUP dari legislatif.

Terkait beban bagi masyarakat ibarat jatuh tertimpa tangga. Sudah kena PPN sembako, subsidi listrik mau dicabut, sekarang pemerintah mau kejar PPN sekolah.

Dari seluruh jasa pendidikan yang risikonya paling besar dikenakan PPN adalah perguruan tinggi dimana omsetnya di atas Rp 4,8 miliar per tahun. Ini akan mempengaruhi biaya kuliah. Jadi sangat salah total. Pemerintah disarankan menarik pembahasan revisi KUP. (gil)

Baca juga: Kepala Sekolah di Bali Kompak Menolak Kenaikan Pajak Pendidikan

Editor: cecep burdansyah
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas