Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Sebut Pemangku Kebijakan di Daerah Lelah hingga Tanggapan DPRD DIY
Sri Sultan HB X menjelaskan, para pemangku kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota sudah berbicara terkait karantina di masing-masing wilayah
Editor: Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X membuka opsi wacana karantina wilayah atau lockdown bila laju persebaran Covid-19 di wilayah DIY terus meninggi dan sulit dikendalikan.
Pemangku kebijakan di tingkat daerah, kata dia sudah mulai lelah dalam upaya menghentikan laju penyebaran Covid-19.
Secara tegas, Sri Sultan HB X mengatakan jika situasi Covid-19 di wilayah DIY terus mengalami kenaikan dan sulit dikendalikan, jalan satu-satunya ia mengungkapkan harus dilakukan Lockdown atau karantina wilayah.
"Kami kan sudah bicara PPKM Mikro ini sudah bicara nangani di tingkat RT/RW, dan padukuhan.
Kalau itupun gagal, mobilitasnya seperti ini, ya kan kalau weekend terus mau apalagi? Ya lockdown," kata Sri Sultan HB X di Kepatihan, Jumat (18/6/2021) siang.
Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Anies Baswedan Minta Warga DKI Jakarta Liburan di Rumah
Sri Sultan HB X menjelaskan, para pemangku kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota sudah berbicara terkait karantina di masing-masing wilayah.
Pihaknya pun akan menggelar rapat dengan Satgas Covid-19 tingkat Kabupaten/Kota dan para dokter pada Senin pekan depan..
"Sudah bicara karantina di masing-masing Kabupaten/Kota. Kami baru mendengar Senin siang kami akan rapat bersama, baik dengan dokter-dokter, atau Kabupaten/Kota," jelas Sri Sultan HB X.
Sri Sultan HB X akan menanyakan apakah Kabupaten/Kota sanggup untuk lebih melakukan pengetatan ekstra kepada masyarakat atau tidak.
Pasalnya, dalam kebijakan PPKM mikro yang sudah diberlakukan selama ini, pemerintah DIY sudah mengeluarkan perintah supaya dilakukan pengontrolan hingga ke tingkat Rt/Rw.
"Mereka (Kabupaten/Kota) mau lebih mengetatkan masyarakat atau enggak.
Karena kami sudah bicara soal ngontrol di tingkat Rt/Rw. Kalau gagal arep ngopo meneh? (Kalau gagal mau apalagi?)," kata Sri Sultan.
"Kita belum tentu bisa mencari jalan keluar. Ya satu-satunya jalan ya Lockdown," tegas Sri Sultan.
Sri Sultan turut menyinggung terkait isi Instruksi Gebernur (Ingub) yang dikeluarkan oleh dirinya, yakni terkait izin acara di tengah kebijakan PPKM Mikro harus berdasarjan Kapanewon.
"Mungkin sudah baca yang Ingub 15.
Kemarin sudah sampai menyelenggarakan aktivitas masyarakat itu tidak cukup keputusan kelurahan, harus kapanewon. Itu dengan harapan makin ketat," ungkap Sri Sultan.
Baca juga: Penularan Covid-19 Meningkat, Penambahan Tempat Isolasi Pasien Dipercepat
Di samping itu, alasan lain untuk kemungkinan melakukan lockdown menrut Sultan, kapasitas Bed Occupancy Rate (BOR) atau persentase pemakaian tempat tidur di rumah sakit sudah mencapai 75 persen.
Sementara analisanya, grafik penularan Covid-19 saat ini cenderung fluktuatif.
Berbeda dengan awal virus tersebut muncul.
"Mungkin grafiknya fluktuatif tidak ada peak gitu.
Tapi nyatane ora mung (tidak hanya) Indonesia.
Seluruh dunia ya turun begitu semua," jelasnya.
"Nah, tapi saya nggak tahu. Sekarang yang mestinya BOR rumah sakit itu 36 koma sekian persen, sekarang kira-kira 75 persen," tandasnya.
Sementara itu, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendukung opsi karantina wilayah atau lockdown, yang dikeluarkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan, situasi Covid-19 di DIY saat ini sangat mempeihatinkan.
Ia menjelaskan, penyebaran Covid-19 sebelum Lebaran yang dinilai masih sangat landai tidak dapat dipertahankan.
"Kondisi sebelum Lebaran tidak bisa kami pertahankan, tapi justru berbalik 180 derajat, saat ini angka penularannya sdh diatas 500 orang.
Antisipasinya yakni di wilayah harus ada pembatasan.
Dari pada kondisi DIY semakin tidak terkendali, maka saya mendukung gagasan Ngarso Dalem tersebut," katanya, Jumat (18/6/2021).
Baca juga: Bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono X, Zulhas Bicara Geopolitik
Nuryadi menegaskan, dalam situasi seperti saat ini, tidak boleh saling menyalahkan.
Ia meminta masyarakat maupun pemangku kebijakan harus kompak dalam menghentikan penularan Covid-19 di DIY.
"Situasi seperti ini kita tidak perlu menyalahkan siapapun, justru saat seperti ini kita harus kompak untuk melawan Covid-19," tegas Nuryadi.
Dukungan lockdown juga muncul dari Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana yang setuju apabila ada kebijakan lockdwon di wilayah DIY.
"Intinya jika muncul kebijakan itu, kami juga sependapat. Karena kondisi sekarang memang sudah luar biasa," jelasnya.
Huda menegaskan, rumah sakit rujukan Covid-19 di DIY sudah penuh, begitu pun dengan shelter untuk isolasi mandiri.
"Kalau tidak ada tindakan tegas, saya khawatir Yogya bisa lumpuh. Saya kira opsi lockdown dipertimbangkan dan dikaji, nanti pak Gubernur akan memutuskan itu," tegas Anggota Fraksi PKS itu.
Baca juga: Kata Sri Sultan soal Harga Pecel Lele Mahal di Kawasan Malioboro yang Viral: Belum Tentu Laku Lagi
Meski setuju dengan kebijakan itu, Huda turut mempertimbangkan dampak ekonomi apabila kebijakan itu betul-betul diterapkan.
"Memang harus dipertimbangkan betul. Karena ekonomi juga harus berjalan," ujarnya.
Anggota Komisi A Stevanus Handoko juga mengutarakan hal yang sama terkait opsi kebijakan lockdown di wilayah DIY.
Pria yang akrab disapa Steve itu menjelaskan, jika memang peningkatan kasus harian Covid-19 sangat signifikan, pilihan untuk lockdown mungkin bisa dilakukan.
"Tetapi harus secara cermat sesuai dengan persebaran dan lokasinya," ujarnya.
Beberapa hari lalu, lanjut Steve, dirinya telah meminta Pemda DIY untuk mengimplementasikan penggunaan data milik operator telekomunikasi dalam proses penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.
Menurutnya, data yang mendekati real time dimiliki oleh operator telekomunikasi yaitu data LAC-ID ( Location Area Code ID ) yang melekat pada Smartphone/Handphone.
"Dengan begitu, data pergerakan masyarakat bisa terpantau secara cermat sehingga pencegahannya juga secara ilmiah dapat lebih akurat bukan sekedar data sekunder atau hasil survey pendataan manual," pungkasnya.
Sudah 51 Ribu Warga DIY Positif Corona, 1.342 orang meninggal
Sementara itu, Provinsi DI Yogyakarta masih mencatatkan kasus COVID-19 cukup tinggi, Jumat (18/6/2021).
Per hari ini, menurut data dari Dinas Kesehatan DIY, ada 592 orang yang terkonfirmasi terjangkit virus corona sehingga total orang terkonfirmasi menjadi 51.338 pasien.
Untuk penambahan kasus sembuh, ada 237 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 45.080 orang.
“Hari ini, pasien COVID-19 yang meninggal ada 12 orang. Hingga kini, di DIY, ada 1.342 orang meninggal karena virus corona,” ungkap Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan COVID-19 di DIY, Berty Murtiningsih.
Diketahui, warga meninggal karena COVID-19 ada yang berusia 22 tahun, seorang laki-laki berasal dari Kabupaten Sleman.
Sementara, pasien COVID-19 yang meninggal tertua berusia 76 tahun dan merupakan laki-laki, warga Kabupaten Bantul.
“Pasien meninggal didominasi oleh laki-laki, berusia dari rentang 22-76 tahun,” ujar Berty lagi.
Dia menambahkan, kasus terkonfirmasi COVID-19 menurut domisili banyak berasal dari Kabupaten Bantul sebanyak 276 kasus.
Kemudian disusul Sleman dengan 171 kasus, Gunungkidul 61 kasus, Kota Yogyakarta 57 kasus dan Kulon Progo 27 kasus.
Pasien sembuh menurut domisili terbanyak berasal dari Kabupaten Bantul 85 orang, Sleman 63 orang dan Yogyakarta 37 orang.
Kemudian, Kulon Progo sebanyak 27 kasus dan Gunungkidul 25 kasus.
“Lonjakan kasus COVID-19 ini banyak berasal dari tracing kontak kasus positif, yakni 496 kasus,” jelasnya lagi.
Sementara, masyarakat yang memilih periksa mandiri ada 96 orang, skrining karyawan kesehatan 5 orang, perjalanan luar daerah 1 kasus dan belum ada info hingga 20 kasus. (Tribunjogja.com/ Ardhike Indah/Miftahul Huda)