Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Sebut Pemangku Kebijakan di Daerah Lelah hingga Tanggapan DPRD DIY

Sri Sultan HB X menjelaskan, para pemangku kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota sudah berbicara terkait karantina di masing-masing wilayah

Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Sebut Pemangku Kebijakan di Daerah Lelah hingga Tanggapan DPRD DIY
hearingreview
Ilustrasi virus corona 

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X membuka opsi wacana karantina wilayah atau lockdown bila laju persebaran Covid-19 di wilayah DIY terus meninggi dan sulit dikendalikan.

Pemangku kebijakan di tingkat daerah, kata dia sudah mulai lelah dalam upaya menghentikan laju penyebaran Covid-19.

Secara tegas, Sri Sultan HB X mengatakan jika situasi Covid-19 di wilayah DIY terus mengalami kenaikan dan sulit dikendalikan, jalan satu-satunya ia mengungkapkan harus dilakukan Lockdown atau karantina wilayah.

"Kami kan sudah bicara PPKM Mikro ini sudah bicara nangani di tingkat RT/RW, dan padukuhan.

Kalau itupun gagal, mobilitasnya seperti ini, ya kan kalau weekend terus mau apalagi? Ya lockdown," kata Sri Sultan HB X di Kepatihan, Jumat (18/6/2021) siang.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Anies Baswedan Minta Warga DKI Jakarta Liburan di Rumah

Sri Sultan HB X menjelaskan, para pemangku kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota sudah berbicara terkait karantina di masing-masing wilayah. 

Pihaknya pun akan menggelar rapat dengan Satgas Covid-19 tingkat Kabupaten/Kota dan para dokter pada Senin pekan depan..

"Sudah bicara karantina di masing-masing Kabupaten/Kota. Kami baru mendengar Senin siang kami akan rapat bersama, baik dengan dokter-dokter, atau Kabupaten/Kota," jelas Sri Sultan HB X.

Sri Sultan HB X akan menanyakan apakah Kabupaten/Kota sanggup untuk lebih melakukan pengetatan ekstra kepada masyarakat atau tidak.

Pasalnya, dalam kebijakan PPKM mikro yang sudah diberlakukan selama ini, pemerintah DIY sudah mengeluarkan perintah supaya dilakukan pengontrolan hingga ke tingkat Rt/Rw.

Halaman
1234
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas