TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha, turut menanggapi adanya kasus pemukulan wanita hamil oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Menurut Abdul, tindakan pemukulan yang dilakukan oknum Satpol PP tersebut tidak bisa dibenarkan. 

Terlebih jika warga tidak memperlihatkan gelagat melakukan kekerasan.

Maka seharusnya petugas bisa mengendalikan diri dan menggunakan pendekatan persuasif.

"Memang tidak bisa dibenarkan melakukan pemukulan. Apalagi jika warga tidak memperlihatkan gelagat melakukan kekerasan. Maka petugas sepatutnya tetap mengendalikan diri dan menggunakan pendekatan persuasif."

"Kini kita nantikan kronologi peristiwa dari versi Satpol PP setempat," kata Abdul dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: VIRAL Balita Dicekoki Vape oleh Ibunya Sendiri, Dokter Anak: Efeknya Bisa Ganggu Perkembangan Otak

Personel Pengendalian Covid-19 Bisa Merasa Lelah

Abdul menuturkan bahwa peristiwa ini bisa menjadi bukti bahwa personel yang berurusan dengan pengendalian Covid-19 sesungguhnya juga bisa merasakan lelah.

Mengingat sudah hampir dua tahun secara terus menerus harus melakukan penertiban, bahkan haurs menjadi panutan.

"Peristiwa ini barangkali merupakan bukti bahwa personel yang berurusan dengan pengendalian Covid-19 sesungguhnya juga bisa merasa capek. Hampir dua tahun mereka terus-menerus dituntut untuk melakukan penertiban, berarti diharuskan menjadi panutan."

"Tugas sebagai role model bukan tugas ringan karena menuntut pengembannya menutupi atau bahkan mengabaikan sisi kemanusiaan mereka sendiri," ungkapnya.

Baca juga: VIRAL Video Pria Rela Jadi Model Make Up sang Istri, Hasilnya Bikin Kaget hingga Disebut Cantik

Lebih lanjut Abdul menilai bahwa petugas adalah bagian dari masyarakat.

Oleh karena itu petugas juga bisa mengalami adanya konflik batin.

"Sebagai bagian dari masyarakat, petugas pun bisa mengalami konflik batin. Pada satu sisi, mereka sadar ada tugas yang harus mereka jalankan."