Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Sejumlah Daerah di Jawa Barat akan Gelar Unjuk Rasa Menolak PPKM Darurat, Ini Kata Polisi

Poster ajakan turun ke jalan menolak PPKM Darurat itu  tersebar di media sosial Instagram dan WhatsApp grup.

Sejumlah Daerah di Jawa Barat akan Gelar Unjuk Rasa Menolak PPKM Darurat, Ini Kata Polisi
KOMPAS.com/AGIE PERMADI
Petugas melakukan penyekatan kendaraan di depan Gerbang Tol Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/7/2021). Selama PPKM Darurat, Kota Bandung tertutup bagi warga dari luar wilayahnya, hal tersebut dilakukan untuk menekan mobilitas masyarakat dan mengurangi penyebaran Covid-19. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Sejumlah daerah di Jawa Barat rencananya bakal melakukan aksi unjuk rasa menolak PPKM Darurat.

Aksi unjuk rasa secara serentak itu kabarnya akan dilakukan masyarakat di antaranya di Kota Bandung, Sukabumi, Garut, dan Banjar.

Poster ajakan turun ke jalan menolak PPKM Darurat itu  tersebar di media sosial Instagram dan WhatsApp grup.

Dalam poster tersebut, aksi unjuk rasa itu bakal digelar pada Rabu 21 Juli 2021 hari ini.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Erdi Chaniago memastikan, jajaran Polres di masing-masing wilayah sudah menyiapkan pengamanan terkait adanya rencana aksi unjuk rasa menolak PPKM di sejumlah daerah.

"Pada prinsipnya, para Kapolres di wilayah sudah mempersiapkan rencana pengamanan, kemudian mereka juga sedang melakukan penggalangan untuk mengetahui kira-kira apa tujuan dan sebagainya," ujar Erdi, saat dihubungi, Selasa (20/7/2021).

Baca juga: 50 Persen Masjid di Jakarta Pusat Tetap Gelar Salat Idul Adha

Sejauh ini, kata dia, informasi lokasi yang menjadi titik aksi di sejumlah daerah itu masih berubah-ubah.

Basanya, kata dia, unjuk rasa semacam ini lokasinya bakal terfokus di kantor pemerintahan.

"Biasanya mereka itu melakukan aksinya itu di Pemerintah daerah setempat, tentunya dari setiap Polres akan menentukan titik-titik dan pola pengamanan, mulai dari titik mereka berkumpul dan bergerak di mana, dilakukan kegiatan pengamanan di lapangan baik itu pengamanan terbuka dan tertutup," katanya.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas