Ada 25 Ribu Warga DIY Tak Lapor RT atau Puskesmas Lakukan Isoman hingga Picu Lonjakan Kematian
Saat ini bed occupancy ratio Provinsi DI Yogyakarta juga mengalami penurunan setelah PPKM diberlakukan dengan ketat dan penanganan di sektor hilir
Editor: Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di berbagai daerah terus dilakukan.
Pemerintah pusat dengan melibatkan peranan pemerintah daerah hingga level kabupaten/kota, TNI/POLRI, dan Satgas Penanganan COVID-19, terus berupaya menurunkan laju penurunan kasus terkonfirmasi COVID-19.
Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta, Sumadi SH MH mengatakan provinsi DIY berupaya menekan laju peningkatan kasus COVID-19, termasuk mengikuti apa yang diputuskan pemerintah pusat dengan mematuhi PPKM Level 4 yang berlangsung hingga 2 Agustus 2021.
“Kalau kita lihat, kondisi di jalan wilayah Yogyakarta selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 tidak seramai biasanya.
Karena untuk mencegah penyebaran COVID-19 memang dilakukan pembatasan-pembatasan, dan hal ini diterima dengan baik oleh masyarakat,” ujar Sumadi dalam Dialog Produktif yang ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (28/7/2021).
Sumadi mengakui, PPKM Level 4 efektif membatasi mobilitas warga, dan sejauh ini warga DIY taat dan mematuhinya.
“Kami libatkan tokoh masyarakat di masing-masing daerah, RT, RW dan kelurahan untuk memberikan pengertian bahwa pembatasan aktivitas ini demi kepentingan bersama, sehingga jika ada penyekatan masyarakat akan memahaminya,” tuturnya.
Baca juga: Satgas Covid-19: Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali Masih Alami Tren Kenaikan Kasus
Pemda DIY terus mendorong sejumlah upaya untuk menanggulangi lonjakan kasus COVID-19 bekerja sama TNI Polri dan Satgas Penanganan COVID-19, di antaranya dengan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan.
Termasuk menambah persediaan oksigen di RS serta layanan dukungan untuk tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat.
Sumadi menambahkan, bed occupancy ratio (BOR) Provinsi DI Yogyakarta juga mengalami penurunan setelah PPKM diberlakukan dengan ketat dan penanganan di sektor hilir dilakukan dengan baik.
“Selain tingkat keterisian tempat tidur yang menurun, kami juga membuka RS darurat di berbagai lokasi.
BOR sempat di atas 80%, dan kami tambahkan fasilitas kamar tidurnya sehingga berhasil menurunkan BOR.
Strateginya, pasien yang masuk RS hanya yang membutuhkan penanganan darurat, pasien yang sembuh dipindah ke shelter yang juga dilengkapi nakes dan akomodasi sesuai kebutuhan sehingga beban RS berkurang,” kata Sumadi.
Pemda DIY juga menggencarkan 3T (Tracing, Testing, Treatment) terutama setelah ada kenaikan angka kematian.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.