TRIBUNNEWS.COM, BANJARNEGARA - KPK kian gencar melakukan pengusutan dan penggeledahan di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Dalam beberapa hari terakhir, tim KPK menggeledah sejumlah tempat termasuk rumah dinas Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.

Respon sang bupati terhadap pengusutan dan penggeledahan di wilayahnya mendapat sorotan.

Mulai dari enggan memberikan tanggapan hingga lebih pilih bagikan bansos ke warga disaat rumah dinasnya digeledah anak buah Ketua KPK, Firli Bahuri.

Pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Banjarnegara tidak menghalangi Bupati Budhi Sarwono untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selasa (10/8/2021) kemarin, di hari yang sama saat tim KPK melanjutkan penggeledahan di beberapa tempat di Banjarnegara, Budhi kembali meninjau pelaksanaan penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Desa Karangkemiri Kecamatan Wanadadi.

JPS menjadi satu di antara program unggulannya untuk membantu meringankan beban warga terdampak PPKM.

Ia pun rajin memantau proses pembagian JPS di wilayah kerjanya.

Penyaluran dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) PPPM tahap III, sebagai konsekuensi atas diterapkannya PPKM level III.

Ada 49 warga yang menerima dana JPS saat itu.

Baca juga: RSUD Muhammad Sani Karimun Dapat Paket Makanan Berisi Tanah dan Bunga Kuburan dari Keluarga Pasien

Budhi menjelaskan, anggaran yang diserahkan adalah kewajiban Pemerintah sebagai tanggung jawab diterapkannya PPKM kepada masyarakat.

Ia beserta jajaran Pemkab Banjarnegara bertekad mengemban amanat rakyat dengan sebaik-baiknya.

"Saya menerima surat dari pusat perihal perpanjangan PPKM. Langsung saya tindak lanjuti, dan saya sebarkan melalui e-office, untuk ditindaklanjuti kepala desa. Tanggal 10 ini kami langsung membagi jaring pengaman sosial, sesuai arahan," jelasnya.

Meski aktivitasnya padat di tengah pandemi, Budhi memastikan ia tetap sehat dan baik-baik saja.