Laporan Wartawan Tribunnews.com Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintah telah mengizinkan pembelajaran sekolah tatap muka terbatas bagi beberapa daerah.

Tentunya dengan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 hingga 3. 

Namun keputusan ini masih menjadi perbincangan dan melahirkan pendapat pro dan kontra.

Ada yang merasa senang sekolah tatap muka dilakukan kembali. Tapi sebagian orangtua merasa khawatir karena Covid-19 masih ada hingga ini. 

Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, dr Reisa Broto Asmoro pemerintah sebenarnya sudah merencanakan aturan pembelajaran selama pandemi Covid-19 pada bulan April tahun lalu. 

"Pemerintah senantiasa mengkaji kebijakan pembelajaran selama pandemi sesuai dengan perkembangan pandemi dan kebutuhan pembelajaran.

Baca juga: India Mungkin Sudah Memasuki Fase Endemi Setelah Melewati Gelombang Kedua Penularan COVID-19

Tentu semua yang diprioritaskan keselamatan dan kesehatan," ungkapnya pada siaran Radio Kesehatan, Senin (6/9/2021).

Namun Reisa perlu memerhatikan tumbuh kembang dan hak anak selama pandemi Covid-19.

Ia pun menyebutkan jika sekitar 60 juta peserta didik yang terdampak Covid-19.

Pola pembelajaran yang berubah mengakibatkan adanya learning loss yaitu ada penurunan kemampuan peserta didik.

Di sisi lain, adanya kesenjangan capaian belajar diakibatkan perbedaan akses dan kualitas belajar jarak jauh. Terutama untuk peserta didik dengan kondisi sosial ekonomi menengah ke bawah.

"Kemudian ada survei UNICEF , melakukan survei bahwa setengah peserta 47 persen anak melakukan pembelajaran 1-2 jam di rumah.

Lebih sepertiga yaitu 35 persen menyatakan kalau sambungan Internet tidak memadai bahkan tidak ada sama sekali," katanya lagi. 

Hasil survei selanjutnya mengatakan jika sebanyak 66 persen anak tidak nyaman belajar di rumah.

Lalu mayoritas 87 persen mereka ingin segera kembali ke sekolah.

Bahkan sekitar 88 persen anak  bersedia mengenakan masker.

"Lalu sebesar 90 persen mereka paham penting jaga jarak fisik jika mereka melakukan pembelajaran di kelas. Tentunya pemerintah mendengar dan menyerap. Sehingga melakukan penyesuaian aturan sesuai dinamika pandemi," paparnya lagi.