Serangan KKB di Distrik Kiwirok, Satu Mantri Masih Hilang dan Polda Papua Kirim 2 Peleton Brimob
Tenaga kesehatan di Puskesmas Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, yang lari karena diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB)
Editor: Eko Sutriyanto
Kirim 2 Pleton Brimob Papua
Sementara aparat kemanan dalam hal ini Polda Papua tak main-main dalam melakukan penindakan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.
Kasus kontak tembak antara TNI-Polri dan KKB Ngalum Kupel pimpinan Lamek Taplo menjadi perhatian serius institusi keamanan negara.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan, pihaknya telah mengirim sebanyak 2 pleton Brimob Polda Papua ke wilayah Pegunungan Bintang.
“Dua peleton Brimob dari Polda Papua untuk melakukan pengejaran,” kata Fakhiri kepada Tribun-Papua.com, Rabu (15/9/2021) di Jayapura.
Dikatakan, dalam penindakan terhadap KKB dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia.
"Tindakan secara Soft dan tepat sasaran," tukasnya.
Sebelum bergeser Kapolda telah berpesan agar anggota tidak terpancing dengan KKB.
“Bila terpancing malah akan menambah kekuatan mereka dengan merebut senpi dari personel,” ujar Fakhiri.
Sebelumnya, Yonif 751/Vira Jaya Sakti mengirimkan satu pleton pasukan ke wilayah tersebut.
Komandan Korem 172/ Praja Wira Yakthi Brigjen TNI Izak Pangemanan, mengatakan pascakontak tembak antara KKB dan anggota TNI, Kodam XVII/Cenderawasih mengirim tambahan 1 pleton pasukan ke wilayah tersebut.
Baca juga: Baku Tembak KKB vs TNI di Papua, Gus Jazil: Tumpas Penyuplai Senjata
"Kita tambah 1 pleton lebih, kemudian kita juga bersama pihak Satgas Nemangkawi, yang saat ini sudah berada di Oksibil," kata Izak kepada Tribun-Papua.com, Rabu (15/9/2021).
Izak mengatakan, saat ini Satgas Nemangkawi Polri, sudah menuju ke Distrik Kiwirok, Pegubin dengan kekuatan personil berjumlah 37 orang.
Terkait evakuasi korban, Izak mengatakan pihaknya mengevakuasi korban secepatnya, termasuk warga sipil yang perlu untuk diamankan.
"Kita maksimalkan waktu yang ada, sehingga proses evakuasi warga sipil dapat segera dilakukan," ujarnya. (Tribun Papua/Musa Abubar)