Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Komisi VI DPR Kunjungan Kerja Spesifik ke ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak-Banten

Anggota Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Kantor Cabang Merak-Banten pada Kamis (23/9/2021).

Komisi VI DPR Kunjungan Kerja Spesifik ke ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak-Banten
Ist
Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil Banten III Fraksi PDI Perjuangan, Ananta Wahana. 

TRIBUNNEWS.COM, BANTEN - Anggota Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Kantor Cabang Merak-Banten pada Kamis (23/9/2021). 

Dalam kunjungan itu, anggota Dewan ditemui langsung oleh Direktur Utama perusahaan transportasi air milik BUMN tersebut, Ira Puspadewi.

Tema yang diangkat dalam kunjungan kerja kali ini adalah tentang kesiapan Pelabuhan Merak dalam rangka PP 7 Tahun 2021 yaitu tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi-UMKM.

Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil Banten III Fraksi PDI Perjuangan, Ananta Wahana, memberikan apresiasi terhadap perkembangan Pelahuhan Merak.

Baca juga: Meningkat 13,3 Persen, Layanan Logistik Jadi Penopang Kinerja ASDP di Tengah Pandemi

Menurut Ananta, langkah ASDP menyulap penampilan Pelabuhan Merak secara revolusioner, telah mengubah kesan seram, kumuh serta jorok pelabuhan yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa tersebut.

"Dulu, dalam setiap tahun bisa dua sd tiga kali, menjadi penyumbang kemacetan luar biasa. Selain itu juga kumuh, menyeramkan, bahkan menjadi tempat duel para preman. Tapi saat ini sudah tertata dengan bagus, bersih, dan nyaman," ujar Ananta Wahana.

Pun demikian, dengan kondisi Pelahuhan Merak dan Bakauheni yang saat ini sudah tertata rapi, Ananta mempertanyakan soal bagaimana kesiapan ASDP terhadap PP 7 Tahun 2021, baik secara anggaran maupun teknis penataan pedagang, terutama peran ASDP dalam memberdayakan UMKM di wilayah tersebut.

Menurut politisi yang sebelumnya menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten ini, daerah tersebut khususnya Cilegon-Serang memiliki banyak UMKM sebagai tulang punggung perekonomian.

"Sebanyak 65 persen APDB Banten dari UMKM. Tetapi, di saat pandemi COVID-19 ini pertumbuhannya mengalami kontraksi sampai min satu persen yang biasanya pertumbuhannya lima hingga enam persen, sehingga banyak UMKM yang berguguran," kata dia.

Dengan adanya PP 7 Tahun 2021 ini, dia ingin memastiikan kalau nantinya UMKM rakyat yang ditampung oleh ASDP di Pelabuhan Merak ini.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas