Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Wagub Jateng Minta Camat dan Kades Perbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Setelah melakukan verifikasi dan validasi, katanya, data tersebut harus dimasukkan ke dalam aplikasi yang telah disediakan.

Editor: Content Writer
zoom-in Wagub Jateng Minta Camat dan Kades Perbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Pemprov Jateng
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen saat rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Penyelesaian Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Kurang Mampu di Kabupaten Banyumas, Banjarnegara dan Kebumen, di Hotel Grand Kanaya, Banyumas, Rabu (1/12/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, BANYUMAS - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengingatkan seluruh Camat dan Kades di Kabupaten Banjarnegara Banyumas, dan Kebumen untuk segera memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hal itu dia sampaikan saat mengikuti rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Penyelesaian Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Kurang Mampu di Kabupaten Banyumas, Banjarnegara dan Kebumen, di Hotel Grand Kanaya, Banyumas, Rabu (1/12/2021).

"Bagaimana kita bisa membantu kalau datanya tidak valid? Maka itu saya minta, ayo, Pak Camat, Pak Kades saya titip, datanya diperbarui," kata Taj Yasin.

Setelah melakukan verifikasi dan validasi, katanya, data tersebut harus dimasukkan ke dalam aplikasi yang telah disediakan. Dengan demikian, input data tersebut akan meminimalisasi perbedaan data antara daerah dengan pusat.

"Caranya ya input data sendiri di aplikasi. Minta orang IT melakukannya. Nanti Pak Camat, dampingi semua Kadesnya. Kalau perlu dikeroyok bareng-bareng input datanya, biar bisa saling evaluasi lagi. Supaya bisa lebih cepat," katanya.

Kepala Desa Sokaraja, Jamhar, mengaku kepada Taj Yasin kalau data yang dia peroleh dari pusat keliru. Saat menerima data tersebut, dia melakukan pengecekan ulang dan ternyata nama-nama yang ada di dalam data tersebut sebagian termasuk orang yang mampu.

"Data yang dari pusat itu yang masuk ke desa kami itu istilahnya sudah mampu. Saya sebagai kepala desa kan bingung," kata Jamhar.

Berita Rekomendasi

Jamhar menambahkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan Wagub. Awalnya dia mengaku kebingungan bagaimana caranya memperbaiki data yang dia peroleh dari pusat.

"Saya akan mengusahakan, (data) orang yang sudah mampu akan saya hapus. Saya akan minta bagian IT saya untuk memasukkan data yang sesuai," tambahnya.(*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas