Tribun

Pengamat Nilai Permintaan Penghentikan Pengeboran di Laut Natuna Utara oleh China Berlebihan

Legal standing di mata dunia Internasional terhadap Kepulauan Natuna sudah sangat clear, wilayah tersebut 100% milik Indonesia

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Eko Sutriyanto
Pengamat Nilai Permintaan Penghentikan Pengeboran di Laut Natuna Utara oleh China Berlebihan
Istimewa
Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa, pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemberitaan di media nasional dan luar negeri terkait Pemerintah China yang memprotes pihak Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas di Laut Natuna Utara sedang menjadi trending saat ini.

Pemerintah China menganggap wilayah laut tersebut merupakan wilayahnya.

China mendesak Indonesia agar menyetop pengeboran minyak dan gas alam di wilayah  maritim yang sama-sama diklaim kedua negara.

Pengamat Maritim Indonesia dari Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI),  Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan, permintaan untuk menghentikan kegiatan pengeboran minyak oleh pihak pemerintah China kepada Pemerintah Indonesia tidak tepat.

"Bahkan saya katakan cenderung berlebihan karena pengeboran atau pendirian rig di laut Natuna Utara itu masih berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia," kata Capt. Hakeng dalam keterangan persnya, di Jakarta, Sabtu  (4/12/2021).

Ia mengemukakan, legal standing kita di mata dunia Internasional terhadap Kepulauan Natuna sudah sangat clear, wilayah tersebut 100% milik Indonesia.

Baca juga: Prakiraan Tinggi Gelombang BMKG Sabtu, 4 Desember 2021: Laut Natuna Utara Capai 6-9 M

Hakeng menduga  pemerintah China mengeluarkan pernyataan itu karena didasari oleh klaim sepihaknya berupa garis imajiner di wilayah laut mereka atau kita mengenalnya dengan istilah 9 garis putus (9 Dash Line) di Laut China Selatan.

Padahal keabsahan dan legalitas 9 garis putus tersebut pun tidak jelas, tidak memiliki dasar hukum internasional serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea, Konvensi PBB tentang Hukum Laut).

"Dengan demikian apabila dasar pemerintah China mengeluarkan klaim adalah 9 garis putus tersebut, tentunya tidak dapat diakui secara hukum," kata Hakeng.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas