Tribun

Pengamat Sebut Tak Ada Pendelegasian Kewenangan Negara ke Swasta dalam Skema BOT Kualanamu

Kerja sama dengan skema Build Operate Transfer (BOT) ini pun tidak ada hubungannya dengan kedaulatan negara.

Editor: Hasanudin Aco
Pengamat Sebut Tak Ada Pendelegasian Kewenangan Negara ke Swasta dalam Skema BOT Kualanamu
dok Angkasa Pura II
Bandara Kualanamu 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Penerbangan Alvin Lie menilai kerja sama kemitraan strategis PT Angkasa Pura II (Persero) dengan GMR Airports Consortium untuk pengelolaan Bandar Udara Internasional Kualanamu adalah bentuk optimalisasi aset.

Kerja sama dengan skema Build Operate Transfer (BOT) ini pun tidak ada hubungannya dengan kedaulatan negara.

"Jadi tidak ada kewenangan negara yang didelegasikan ke swasta (pengelola bandara)," kata Alvin Lie, kepada media, Selasa (7/12/2021). 

Ia menjelaskan bahwa dalam pengelolaan bandara tersebut yang didapat dari sisi negara adalah penggunaan pelayanan navigasi AirNav Indonesia oleh pesawat yang melintas di langit Tanah Air.

Adapun dari sisi bisnis didapat dari penggunaan pelayanan dan infrastruktur di bandara itu sendiri melalui AP II

"Jadi pendapatan dari pengelolaan bandara ini ada dua sisi, sisi udara dan sisi darat. Fungsi bandara pun ada dua, yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan," ujarnya.

Baca juga: Soal Kabar Penjualan Aset Bandara Kualanamu ke India, Kementerian BUMN-AP II Diminta Transparan

Pada aktivitas pengelolaan bandara tidak semua pengusahaannya berada di bawah kendali pengelola bandara.

Aktivitas yang masuk dalam aspek pemerintahan akan berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab otoritas bandara.

Fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah antara lain seperti urusan imigrasi, karantina, bea cukai dan sebagainya.

Aktivitas tersebut tidak diserahkan kepada siapapun termasuk kepada AP II, selain hanya kepada pemerintah sendiri.

Halaman
12
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas