TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Pemulihan ekonomi masih menjadi prioritas pada APBD Kota Semarang 2022. Penempatan skala prioritas dalam anggaran melihat kondisi masih dalam pandemi Covid-19. Masyarakat perlu didorong untuk bisa bangkit dan memulihkan perekonomian.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, APBD Kota Semarang 2022 sebesar Rp 5,2 triliun. Anggaran pada APBD 2022 naik dibanding 2021 yang hanya sebesar Rp 4,8T. Hendi, sapaan akrab Wali Kota Semarang, mengaku, optimis pendapatan pada 2022 mendatang akan semakin meningkat.

"ABPD 2022 Rp 5,2 triliun. Kami melangkah lagi. Kami semakin optimis dengan perkiraan pendapatan dan program-program semakin banyak," ucap Hendi, Minggu (12/12).

Menurutnya, APBD 2022 masih lebih banyak berkutat pada penyelesaian pandemi Covid-19 di lingkungam medis serta mengungkit ekonomi masyarakat.

Prioritas anggaran antara lain untuk peningkatan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan produktif, pemenuhan hak dasar dan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Pada tahun mendatang, Hendi juga ingin melakukan percepatan penyediaan infrastruktur berkualitas yang inklusif dan berwawasan lingkungan untuk menunjang pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar serta peningkatan tata kelola pemerintahan.

"Kalau kita bicara tahun depan penyelesaian terkait pandemi Covid-19 di lingkungan medis, termasuk mengungkit ekonomi masyarakat di wilayah UMKM dan infrastuktur penunjangnya supaya gasnya lebih kencang lagi," paparnya.

Hendi menyebutkan, pemulihan ekonomi pada APBD 2022 sekitar 35 persen. Peningkatan ketahanan ekonomi berbasis lokal mencapai Rp 273,33 miliar.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi dalam bentuk fasilitasi usaha, iklim usaha, dan kesempatan berusaha bagi pelaku ekonomi.

Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga menganggarkan Rp 1,41 triliun untuk pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi.

"Pemulihan ekonomi di UMKM, pembangunan beberapa jalur pintas, misalnya Jangli - Undip, Mijen, dan lain-lain. Itu membuat ruas antarwilayah semakin cepat dilalui oleh masyarakat," jelasnya.

Entaskan kemiskinan

Hendi menerangkan, pengentasan kemiskinan dan upaya penurunan pengangguran juga menjadi tugas pemerintah pada penanganan pasca pandemi Covid-19.

Pasalnya, pandemi ini menambah catatan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Lunpia. Pemerintah Kota Semarang pun telah menganggarkan pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran sebesar Rp 498,70 miliar.