TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Selama pandemi Covid-19 ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah signifikan. Demikian juga di Jawa Tengah, penduduk miskin di tahun 2021 bertambah menjadi 4,1 juta jiwa.

Padahal di tahun 2019 penduduk miskin di Jateng ada 3,74 juta jiwa lalu meningkat di 2020 menjadi 3,98 juta jiwa. Demikian menurut data BPS Jawa Tengah.

Data tersebut sama dengan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Harso Susilo. Harso mengatakan dari hasil olah data yang dilakukan oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), ada 4,4 persen penduduk kategori miskin ekstrem.

"Dari data terakhir yang kami pakai pada bulan Maret 2021, ada 11,79 persen penduduk Jateng yang miskin. Namun yang miskin ekstrem berdasarkan data dari TNP2K, ada 4,4 persen atau 1,5 juta jiwa atau 280.524 rumah tangga," terangnya.

Lanjutkan Program
Maka dari itu, pihaknya di tahun 2022 akan melanjutkan program yang sudah berjalan pada tahun 2021. Yakni dengan menerapkan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Ada 6 program strategi pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Pertama transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi melalui perbaikan data," jelasnya.

Harso melanjutkan, strategi kedua yakni dengan integrasi program dan peningkatan SDM pendamping dengan koordinasi bantuan sosial dan jaminan sosial. Ketiga, pengembangan mekanisme distribusi secara digital untuk transfer tunai dan ojek daring untuk sembako.

"Keempat, pengembangan skema perlindungan sosial adaptif. Kelima, digitalisasi penyaluran bantuan melalui platform digital, dan keenam reformasi skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif, dan berkesinambungan," tuturnya.

Di tahun 2021, ada lima kabupaten yang menjadi prioritas Pemprov Jateng dalam mengentaskan kemiskinan. Yakni Kabupaten Brebes, Banjarnegara, Banyumas, Kebumen, dan Pemalang.

"Di tahun 2021 yang menerima sembako di top up menjadi 2 bulan. Bulan ke 12 dan 13. Tiap bulannya nominal sembako sebesar Rp 200 ribu. Ada tambahan untuk warga yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem yakni uang tunai Rp 300 ribu per bulan selama 3 bulan. Jadi di bulan Desember ini mereka menerima bantuan sebesar Rp 1,7 juta," tegasnya.

Pemprov Jateng sendiri juga menggolongkan program penerimaan bantuan berupa pangan dan non pangan. Termasuk aksesibilitas pelayanan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, tempat tinggal, jamban, dan sebagainya.

"Kebutuhan listrik pun juga kami bantu, bekerjasama dengan BUMN PT PLN (Persero). Termasuk kebutuhan air bersih itu juga sangat komplek masalahnya. Tapi tetap terus kami usahakan untuk bantu memberikan kepada yang berhak menerima," tambahnya.

Selain memberikan bantuan berupa uang tunai dan sembako, Pemprov Jateng juga membantu meningkatkan pendapatan warga miskin melalui program pemberdayaan masyarakat. Meliputi pemberian modal kerja, penyediaan lapangan pekerjaan, dan pelatihan pengembangan produk olahan.

"Memang tidak mudah, karena ada sebagian warga miskin yang cenderung pasif menerima keadaan dan bergantung pada bantuan. Tapi ini terus kami dorong melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh beberapa mitra. Baik perguruan tinggi, korporasi, lembaga, dan sebagainya," terangnya.