KKN Pelatihan
Menurut Harso, Gubernur Jawa Tengah pun juga tak henti-hentinya menjalin mitra untuk gotong royong dalam mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Baik melalui bantuan usaha bengkel, cuci motor, permak pakaian, dan lainnya.

"Kami sudah bekerjasama dengan seluruh kampus untuk menyelenggarakan KKN di lokasi yang membutuhkan pelatihan. Contohnya di sektor peternakan, pertanian, perikanan, maupun perkebunan. Jadi nanti masyarakatnya bisa mendapatkan ilmu baru. Tinggal dari pihak kami untuk mensupport dari sisi lain. Tidak mudah memang, tapi harus terus konsisten dilakukan supaya status ekonomi mereka naik," bebernya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akui mendapat PR dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di Brebes, Banjarnegara, Banyumas, Kebumen dan Pemalang.

Ganjar tidak hanya andalkan APBN maupun APBD, tapi juga menggandeng sejumlah pihak untuk gotong royong menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem itu.

Salah satu dukungan datang dari PT PLN. Perusahaan listrik itu ikut membantu Gubernur Ganjar dengan memberikan bantuan pemasangan listrik gratis. Sebanyak 750 rumah tangga menjadi sasaran bantuan listrikisasi oleh PLN

"Kita punya PR untuk menurunkan kemiskinan ekstrem. Ada lima daerah yang jadi perhatian. Program dari pemerintah hanya memberikan top up kepada keluarga miskin. Saya pikir itu saja tidak cukup, karena persoalan kemiskinan itu ada soal rumah, jamban, air dan penerangan," kata Ganjar.

Di Purbalingga tahun 2021 ini angka kemiskinan naik mencapai 16,20 persen. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi saat pimpin Rakor Kemiskinan bersama para Kepala OPD, menyebutkan bahwa angka kemiskinan pernah ditekan hingga 15,03% di tahun 2019.

Namun akibat pandemi, di tahun 2020 angka kemiskinan naik jadi 15,9% dan tahun 2021 mencapai 16,2%. Bupati Tiwi mewanti-wanti agar data benar benar akurat agar setiap bantuan penanggulangan kemiskinan bisa tepat sasaran.

"Selain anggaran dari pemerintah, program pengentasan kemiskinan juga kita himpun dari dana CSR perusahaan-perusahaan. Diawali dengan penyelesaian Perda CSR dan pembentukan Tim Pengelola CSR," terang Bupati Tiwi.  Purbalingga juga bersinergi dengan lembaga amil zakat.

Program-program APBD untuk diprioritaskan kepada 62 desa yakni desa merah termasuk di dalamnya ada desa dengan kemiskinan ekstrim. OPD dan BUMD juga masing-masing diminta mendampingi 62 desa tersebut.

Kepala Bappelitbangda Purbalingga Drs Suroto MSi menyampaikan Kabupaten Purbalingga tahun 2020 terdapat kemiskinan ekstrim 6,6 persen atau 62.650 jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinannya 15,90 persen atau 142.480 jiwa.

Kemiskinan didefinisikan mereka yang memiliki kemampuan daya beli di bawah Rp 472.525 per bulan, sedangkan kemiskinan extreme di bawah Rp 358.230 per bulan.

"Tahun 2019 kita masih terdapat 49 desa merah (desa miskin). Tahun 2020 sempat lulus 12 desa namun di tahun 2021 terbit lagi Keputusan Desa Merah di Kabupaten Purbalingga sejumlah 49, sama persis sehingga desa yang lulus tadi digantikan desa-desa lain yang merah," imbuhnya. (afn/jti/mzk/goz/nal)