TRIBUNNEWS.COM, MEDAN -  Kodam I/BB Medan menjelaskan mengenai viral video yang disebut bentrokan di area lahan persawahan antara petani dari Desa Seituan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara dengan Personel TNI Angkatan Darat, Selasa (4/1/2022).

Letkol Caj Drs Wendrizal Sekum Puskopkar "A" BB mengatakan pihaknya ingin memasang plang pemberitahuan bahwa lahan tersebut adalah milik Kodam I/BB berdasarkan keputusan Mahkamah Agung.

Adapun pada saat itu terjadi kericuhan antara pihak TNI dengan masyarakat.

Dikabarkan TNI diduga pula sampai melukai anak kecil.

Wendrizal menjelaskan sekitar pukul 07.15 WIB ia memimpin personel Puskopar dan Yonzopur I/DD untuk melaksanakan apel.

"Pasukan tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB. Pasukan langsung ke titik rencana pemasangan di sebelah Timur lahan," kata Wendrizal kepada Tribun Medan, Rabu (5/1/2022).

Baca juga: Investigasi BP2MI Duga Anggota TNI AL Terlibat Penyelundupan Migran, KSAL: Jangan Cari Kambing Hitam

Dikatakannya pemasangan plang tidak terlaksana karena penggarap tidak mengizinkan.

Saat itu massa masyarakat cukup ramai.

Menghindari pergesekan dengan masyarakat, pihaknya pun tidak jadi memasang plang di titik Timur.

Pihaknya pun berangkat ke titik Barat, yakni lokasi perbatasan dengan jalan aspal dan tali air. Di titik tersebut personilnya berhasil pasang plang.

"Sekitar 10.30 WIB massa semakin ramai dan sebagian besar ibu dan orang tua yang memprovokasi pasukan terpancing untuk melakukan pemukulan atau tindakan kekerasan," ucapnya.

Pukul 11.30 WIB pasukannya mulai istirahat.

Momen itu pula dimanfaatkan penggarap membuat pengadangan jalan menggunakan batu dan kayu di depan truck Yon Zipur I/DD.

Karena pemasangan plang kedua dan ketiga untuk titik selatan dan timur lokasi tidak dilaksanakan, maka personelnya diperintahkan meninggalkan lokasi.

Sayangnya, dua unit truk mobil Yonzipur I/DD di titik timur tidak bisa meninggalkan lokasi.

Baca juga: Oknum TNI AD Pelaku Tabrak Lari Sejoli di Nagreg Sempat Mondar-mandir sebelum Bawa Korban

Pasalnya jalan telah diblokir penggarap dengan kayu, batu, dan massa berkerumun.

Para masyarakat meminta agar plang yang telah dicabut untuk meninggalkan lokasi.

Di situasi itu, Wendrizal menawarkan beberapa opsi kepada penggarap :

Pertama, penggarap mencabut sendiri plang kepemilikan yang terlah didirikan oleh Puskopar "A" BB. Namun penggarap menolak hal tersebut.

Kedua, Puskop Kartika "A" BB akan mencabut plang kepemilikan HGU dengan syarat penggarap juga mencabut plang yang telah didirikan penggarap.

Kala itu tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Menurutnya penggarap kala itu mulai anarkis dengan melempari personil dengan lumpur.

Pihaknya pun mengejar para penggarap yang dianggap menjadi provokator massa.

Massa pun berhamburan dan personelnya meninggalkan lokasi.

"Tidak ada korban baik dari pihak masyarakat penggarap maupun personel dan pasukan yang bertugas," tegasnya.

Warga Minta Tolong Ngaku Dipukuli

Sebelumnya diberitakan kericuhan terjadi di area lahan persawahan antara petani dari Desa Seituan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deliserdang dengan Personel TNI Angkatan Darat Selasa, (4/1/2022).

Saat itu pihak TNI kembali mengklaim kalau persawahan yang dikuasai oleh masyarakat adalah milik Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) A Dam I/BB.

Baca juga: Pakar Hukum Pidana Sebut 3 Oknum TNI Pelaku Tabrak Lari Nagreg Sulit Mengelak Tuduhan Pembunuhan

Kericuhan itu direkam, diunggah dan sontak viral di media sosial karena sempat disiarkan secara langsung oleh salah satu petani yang memiliki akun Facebook bernama "Samarya Uyee Samarya Parbellakk".

Informasi yang dihimpun keributan terjadi karena saat itu pihak TNI AD melakukan pemasangan plang di lokasi tersebut.

Kericuhan yang awalnya terjadi di jalan desa lama kelamaan sampai memasuki area persawahan.

Beberapa personel TNI terlihat berlumpur karena terlibat keributan dengan masyarakat di area persawahan yang baru beberapa hari ditanami.

" Tolong....tolong kami. Tuhan Tolong kami masyarakat dipukuli," ucap pemilik akun Facebook tersebut sembari menayangkan video siaran langsung.

Konflik yang terjadi ini ternyata sudah lama terjadi dan sampai saat ini kedua belah pihak masih mengklaim masing-masing kepemilikan.

Kepala Desa Seituan, Parningotan Marbun menyebut pihak Puskopad sudah lama meminta agar warga mengosongkan lahan pertanian seluas 65 hektare.

Disebut masyarakat tidak mau bergeser lantaran lahan sudah dikuasai dari zaman kakek neneknya.

"Sesudah jadi bandara ini mereka ngaku-ngaku HGU nya ini. Dulu-dulu nggak pernah diperdebatkan dijaman kakek saya. Semenjak ada bandara ininya seperti ini," ucap Parningotan Marbun.

Ia mengaku sangat menyayangkan kericuhan yang terjadi pada Selasa pagi.

Disebut dalam kejadian itu tiga anak-anak juga menjadi korban.

Baca juga: Pakar Hukum Pidana Sebut 3 Oknum TNI Pelaku Tabrak Lari Nagreg Sulit Mengelak Tuduhan Pembunuhan

Ia menyebut karena dipijak oknum TNI korban pun harus dibawa berobat.

"Anak-anak masih SMP dan 13 tahun jadi korban. Karena masyarakat saya dipijak ya saya juga nggak terima. Ini kita mau ngadu ke Komnas Perlindungan Anak juga ini supaya tahu Bapak Aris Merdeka Sirait. Ya saya nggak tahu kenapa bisa sampai gitunya kali, ya mungkin emosi TNI nya," kata Parningotan.

Ia mengaku tidak melihat langsung peristiwa kericuhan karena saat itu ia sedang mengikuti rapat di Polresta Deliserdang.

Saat itu dirinya langsung mendapat telpon terus dari masyarakat.

Setelah dirinya datang pihak Puskopad TNI AD pun sudah tidak ada lagi di lokasi.

"Kalau sudah diginiin masyarakat saya yang jelas perlu hukum bertindak karena sudah melampaui pemerintah desa mereka bertindak. Sudah dari dulunya dikuasi masyarakat tanah itu. Ada 160an orang juga itu masyarakat yang punya selama ini," kata Parningotan.

Baca juga: Propam Polda Kaltim Amankan Oknum Polisi Berpangkat Bripda karena Lakukan Penganiayaan

Disebut masyarakat tidak bersedia meninggalkan lokasi karena 98 persen adalah bekerja sebagai petani.

Hanya dua persen saja masyarakatnya yang bekerja sebagai nelayan.

Ia menyebut sebelum pihak TNI bertindak sudah seharusnya berkoordinasi dulu dengan Pemerintah Desa.

"Apapun ceritanya harus kordinasi dulu baru bertindak. Saya Kepala desa pernah memang diundang cuma saat itu mereka maunya harus mereka yang punya tanah sementara masyarakat ini menyewa sama mereka. Kapan mereka butuh bisa diambil. Minta Supaya dikosongkan masyarakat mana mau," katanya. (Goklas Wisely)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Kronologi Kericuhan Anggota TNI dengan Petani di Pantai Labu, Warga Minta Tolong Dipukuli, Videonya