TRIBUNNEWS.COM, MEDAN- Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengaku ditegur pemerintah pusat terkait masalah jalan provinsi banyak rusak.

Seperti halnya di Kabupaten Karo, warganya sampai menuntut perbaikan jalan sembari membawa buah jeruk ke Istana.

Edy mengatakan, teguran itu disampaikan Pemerintah Pusat lantaran ada sejumlah warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo datang ke Istana Negara di Jakarta untuk bertemu Presiden RI Joko Widodo.

"Saya barusan ditegur dari Jakarta. Jangan lah hanya untuk membangun jalan saja, rakyat saya harus membawa jeruk ke Istana dan para menteri di sana," ucap Edy Rahmayadi di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Medan, Senin (24/1/2022).

Baca juga: Kapolda Sumut Benarkan Temukan 4 Orang di Dalam Kerangkeng Bupati Langkat: Bekerja di Lahan Sawit

Mantan Panglima Kostrad itu menjelaskan bahwa ada keterbatasan APBD, khususnya Kabupaten Karo, sehingga belum bisa memperbaiki jalan di Liang Melas Datas.

Padahal menurutnya, sebagian besar jalan yang rusak di Sumut khususnya jalan provinsi, penyebabnya adalah lantaran sering dipakai aktivitas pengakutan hasil perkebunan.

"Sebenarnya segala sesuatu itu kan ada sebab akibat, 38 kilometer yang harus dibangun jalan itu oleh ibu bupati."

"Terkadang uangnya tak ada, sehingga itu tak bisa dibangun. Karena bertahun-tahun itu tak bisa dibangun, yang memakai siapa? Yang memakai itu kan lingkungannya adalah perkebunan," jelasnya.

Baca juga: Warga Kaltim Demo di Gedung DPRD Desak Polisi Tangkap Edy Mulyadi

"Bupati tak sanggup bangun, akhirnya rakyatnya mereka datang ke kabupaten, provinsi tak bisa diatasi, dia berangkat ke Jakarta. Mungkin kalau Jakarta tak mendengar juga, mereka terbang ke Amerika," sebutnya.

Ia berharap, kehadiran Baleg DPR RI ke Pemprov Sumut, bisa membawa dampak positif bagi pembangunan di Sumut untuk dibahas dan direalisasikan.

Terlebih negara memperoleh pajak hasil perkebunan di Sumut sebesar Rp 500 triliun.

Namun, Dana Bagi Hasil perkebunan yang diperoleh Sumut untuk pembangunan hanya sebesar Rp 24-25 triliun.

"Sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi juga yang digunakan lahan sampai 3,5 juta hektare itu pastinya merusak jalan, seperti yang saya sampaikan tadi," ucapnya.

Diungkapkan Edy, bahwa Pemprov Sumut setiap tahunnya hanya mampu menganggarkan Rp 400 miliar per tahun untuk memperbaiki infrastruktur jalan.

Baca juga: Polisi di Sumut Kembalikan Uang Rp 850 Juta yang Diambil dari Istri Bandar Narkoba

Di mana untuk satu kilometer jalan dibutuhkan dana sebesar Rp 5 miliar.

Sedangkan panjang jalan provinsi di Sumut yakni mencapai 3.005,65 kilometer.

Sehingga ia berharap ada Undang-undang yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil perkebunan yang menguntungkan daerah, khususnya Sumut.

"Mohon ini terealisasi untuk pembangunan, di Sumut khususnya. Juga bagi provinsi lainnya," ujar Edy.

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Abdul Wahid pun mengamini bahwa dampak dari aktivitas pengangkutan yang dilakukan perusahaan perkebunan adalah rusaknya infrastruktur.

"Ini akan menjadi masukkan bagi kami di Baleg sebagai aspirasi untuk dibahas," kata Abdul Wahid.

(Mustaqim Indra Jaya)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Ditegur Jokowi Karena Tak Bisa Perbaiki Jalan di Liang Melas Datas, Edy Rahmayadi Keluhkan Anggaran