Presiden Minta Pelayanan Publik Cepat Diterima Masyarakat, Pemkab Banyumas Respon Lewat 'Si Doi Mas'
Pemkab Banyumas merespon keinginan Presiden dengan meluncurkan Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan Paripurna Banyumas (Si Doi
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Whiesa Daniswara
Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelayanan publik diberikan dengan lebih cepat kepada masyarakat di saat pandemi virus Corona (Covid-19).
Jokowi menginginkan penyelenggara negara berinovasi dan membuat terobosan agar masyarakat punya akses lebih cepat ke pelayanan publik.
Merespon keinginan Presiden, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas meluncurkan Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan Paripurna Banyumas (Si Doi Mas).
Sistem ini dapat diakses online atau tanpa tatap muka dan gratis.
Baca juga: Indonesia Kaya akan Logam, Jokowi Pastikan akan Suplai untuk kebutuhan Dunia
Bupati Banyumas, Achmad Husein mengatakan, sistem administrasi kependudukan tersebut adalah sistem pelayanan pertama di Indonesia yang dapat menyentuh seluruh warga, mulai dari pelosok desa hingga yang bermukim di kabupaten.
"Kita (Banyumas) yang pertama membuat terobosan inovasi pelayanan ini. Saya pastikan seluruh Kepala Desa, Lurah, Camat yang di supervisi Dinas Dukcapil, telah menerapkan Si Doi Mas bagi warga masyarakat. Saya kontrol langsung," kata Husein kepada wartawan, Kamis (27/1/2022).
Masyarakat cukup membuka https://gratiskabeh.banyumaskab.go.id dan memilih berbagai jenis pelayanan pada laman Si Doi Mas.
Pelayanan yang tersedia meliputi kartu keluarga, KTP, KIA, pindah datang, pindah keluar, akta kelahiran, akta kematian atau sinkronisasi data untuk BPJS, Bank.
Kecuali KTP dan KIA, semua dokumen dapat langsung dicetak di balai desa atau kantor kelurahan.
Baca juga: Program Kartu Sakti Jokowi Diharapkan Jangkau Semua Kebutuhan Masyarakat
Menurut Husein, rata-rata ada 800 permohonan Adminduk per hari.
Inovasi berbasis teknologi informasi ini dinilai bisa jadi cara mencegah kerumunan jika pelayanan hanya dilakukan secara offline.
Di sisi lain, Sistem Adminduk Pemkab Banyumas ini masih punya kendala, yakni keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap teknologi digital dan jaringan internet.
Misalnya saja masih ada daerah yang belum terjangkau internet, tak semua orang punya gawai atau punya pemahaman menggunakannya.
"Solusinya, kita gencar lobi provider internet untuk segera dirikan tower pemancar dan edukasi masyarakat kita lakukan dengan cara jemput bola," ucap Husein.
Baca juga: Perjanjian Ekstradisi Bukti Jokowi Perangi Korupsi dan Dapat Membantu Penanganan Kasus BLBI
Namun, Husein menegaskan, melalui Si Doi Mas, kerumunan yang biasa terlihat di berbagai sentra pelayanan masyarakat akan terminimalisir.
Sebab, produk layanan yang diajukan masyarakat akan diatur sesuai jadwal pengambilan.
"Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, masyarakat diminta untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah seiring dengan kenaikan kasus Covid-19 yaitu varian terbaru Omicron," ujar Husein.
"Reward and Punishment kita lakukan kepada ASN yang membidangi program ini agar benar-benar menyentuh masyarakat," pungkasnya.