Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Maraknya penambang liar di wilayah IUP Antam Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan masalah bersama yang harus dipecahkan dengan mengedepankan asas manfaat bersama bagi masyarakat sekitar dan pemerintah sesuai arahan presiden Joko Widodo (Jokowi).

Optimalisasi BUMDes adalah solusi dalam memberikan manfaat bersama karena selain dapat terkontrol karena hadirnya pemerintah juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar di wilayah IUP Antam itu sendiri.

Hal ini dikatakan Ade Ruhandi, Ketua Komisi Tetap PED-Pertambangan (Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Pertambangan Skala Kecil) DPP Kadin Indonesia kepada wartawan, Minggu (6/2/2022).

Pria yang akrab dipanggil Jaro Ade ini mengatakan, potensi konflik horizontal yang bisa saja terjadi jika bentuk kerjasama antara Antam dan masyarakat tidak melibatkan lembaga pemerintahan otonom terkecil setingkat Desa.

"Sesuai Undang Undang Desa No 6 tahun 2014, Undang Undang Cipta kerja No 11 tahun 2020 dan PP No 11 tahun 2021, terkait Desa dan kewenangan usaha milik desa yakni BUMDes, untuk bisa mengoptimalkan potensi desa dan sebagai perekat serta kemandirian desa dalam menghidupkan ekonomi desa dan membuka lapangan kerja di desa sesuai arahan Presiden Jokowi," kata mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

Baca juga: Acungkan Jempol, Athalla Naufal Tak Bicara Apa-apa saat Datangi Polresta Bogor

Ia mengapresiasi terhadap upaya salah satu anggota DPR RI Adian Napitupulu dalam mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat yang beraktifitas di wilayah PT Antam, tinggal bagaimana mencarikan format yang tepat agar tujuan itu bisa berjalan maksimal dan terukur imbuh Jaro Ade.

Optimalisasi dana Sosial (CSR) Antam juga harus tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sekitar tentunya menjadi penting dalam situasi pandemi saat ini adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan, misalnya vaksinasi masal atau bantuan modal usaha kecil menengah agar ekonomi mikro bisa berjalan diwilayah sekitar.

Melibatkan BUMDes sekitar adalah jawaban yang tepat dari masalah yang ada di Pongkor.

Sehingga desa turut merasakan potensi yang dimilikinya dan bukan penjadi penonton serta dampak lingkungan juga dapat dipertanggung jawabkan mengingat kehadiran pemerintah dalam kerjasama tersebut sesuai payung hukum yang ada dan intruksi serta arahan Presiden.

Baca juga: Pabrik Obat Ilegal di Bogor Digerebek: Peredarannya ke Jabodetabek

Pola dalam keterlibatan BUMDes beragam bentuknya misalnya suakelola bersama lahan milik masyarakat yang berada dalam IUP Antam dan lokasi yang tidak dikelola Antam.

"Reklamasi pasca tambang supaya tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan dan Antam betul betul menjadi Bapak angkat BUMDes dalam membina dan mengarahkan kegiatan BUMDes dari hulu sampai hilir sesuai aturan," katanya.