Warga Wadas Curhat ke Ganjar Takut Pembebasan Lahan Tidak Dibayar
Kunjungan rombongan Gubernur Ganjar Pranowo dan Kapolda Jateng ke Balai Desa Wadas, pun tidak mendapat perlawana
Editor: Hendra Gunawan
Dengan begitu, mereka bisa kembali mendapatkan tanah untuk masa depannya. Jika bukan untuk membeli tanah, warga bisa menggunakan uang itu untuk modal usaha agar lebih produktif.
Ganjar juga meminta warga untuk menjaga kerukunan dan tidak terpecah belah karena persoalan ini. "Relasi antar warga agar tidak terpecah, " katanya.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah menepis isu pengukuran lahan merupakan penyerobotan lahan di Desa Wadas Kecamatan Bener Purworejo.
Pengukuran lahan dilakukan terhadap masyarakat desa Wadas telah menerima pembangunan Bendung Bener di Purworejo.
Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah, Dwi Purnama menuturkan pengukuran dalam rangka untuk mengetahui jumlah luasan tanah, pemegang hak, dan tanaman yang ada di atasnya. Kegiatan tersebut dilakukan kepada pihak yang telah menerima.
Baca juga: Puluhan Orang Berunjuk Rasa di Depan Mapolda DIY Minta Warga Wadas yang Ditangkap Dibebaskan
"Pengukuran dilakukan kepada yang telah menerima Untuk yang belum menerima kami hindari," ujarnya.
Menurutnya, pada pengukuran tersebut membentuk 10 tim masing-masing terdapat 80 orang terdiri dari BBWS, BPN, maupun Dinas Pertanian. Pihaknya menepis adanya isu seolah-olah ada penyerobotan tanah pada kegiatan tersebut.
"Kami justru melaksanakan hak masyarakat untuk mengetahui luas kepemilikan, dan tanaman yang diatasnya diinventarisir. Kemudian setelah selesai dilakukan apraisal dan setelah itu akan muncul yang sering kita sebut ganti untung," tuturnya.
Menurutnya pengukuran itu merupakan permintaan pihak yang menerima. Bahkan pihak yang menerima meminta agar segera dilakukan pengukuran.
"Pengukuran ini merupakan proses untuk menentukan nilai pembayaran pemerintah. Apraisal bukan dilakukan oleh kami tapi melalui lelang. Jadi bukan pengambilalihan," tutur dia.
Baca juga: Ahli: Kasus Wadas Korupsi Pasal yang Pelakunya Penegak Hukum, Lebih Jahat Ketimbang Korupsi Uang
Namun dalam pelaksanaan pengukuran pertama, kata dia, BPN mendapat perlakuan penghadangan. Oleh sebab itu pihaknya meminta bantuan Polda agar dilakukan pengamanan.
"Karena di awal ada penghadangan kami minta bantuan Polda untuk dilakukan pengamanan," ujarnya.
Minta Maaf
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta maaf kepada seluruh masyarakat khususnya warga Wadas Purworejo terkait peristiwa yang terjadi di Desa Wadas pada Selasa (8/2). Ganjar meminta maaf dan menegaskan bertanggungjawab.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.