SMAN Bali Mandara Tutup Peluang Bagi Siswa Miskin, Padahal Milik Pemprov Bali
Kabar itu mengecewakan banyak masyarakat kurang mampu, khususnya para orangtua murid yang ingin menyekolahkan anaknya di SMAN Bali Mandara.
Editor: cecep burdansyah
TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Kabar mengejutkan datang dari dunia pendidikan di Bali. Salah satu sekolah negeri favorit di Bali yakni SMAN Bali Mandara dipastikan akan meniadakan penerimaan siswa melalui jalur siswa kurang mampu.
Pasalnya, sekolah milik Pemprov Bali yang proses pendidikannya berlangsung secara asrama tersebut untuk pertama kalinya akan melakukan penerimaan siswa berdasarkan jalur zonasi.
Hal ini membuat SMAN Bali Mandara akan menjadi sama dengan sekolah negeri lainnya. Kabar itu mengecewakan banyak masyarakat kurang mampu, khususnya para orangtua murid yang ingin menyekolahkan anaknya di sana.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa membantah adanya kebijakan tersebut.
Pasalnya, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022/2023 sendiri belum resmi dibuka oleh pemerintah.
"Belum, belum ada sejauh itu, kan masih jauh PPDB-nya, belum sejauh itu," ujar dia, Senin (28/2).
Ia mengakui kebijakan tersebut masih sebatas kajian yang dilakukan oleh Disdikpora Provinsi Bali. Kajian itu dilakukan mengingat adanya defisit anggaran yang terjadi di Pemprov Bali.
"Kami masih dalam bentuk kajian. Kami kan menyangkut anggaran, ini belum sih. Kami kan di sini anggaran yang sedang defisit," ungkapnya.
Apalagi, pihaknya saat ini sedang berfokus untuk melakukan berbagai pembangunan gedung sekolah baru di seantero Bali.
"Kami masih membahas sekolah-sekolah yang dibangun itu. Banyak yang belum selesai. Kami masih fokus ke sana," katanya.
Tercatat, menurut Boy, ada 10 gedung sekolah baru yang sedang dikerjakan oleh Pemprov Bali. Mayoritas, menurutnya berada di kawasan Bali selatan, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
"Itu sampai sekarang ada 10 sekolah. Paling banyak di Denpasar, ada SMAN 9, SMAN 10, SMKN 6. Kemudian di Badung ada SMAN 2 Kuta Utara," lanjutnya.
Pun begitu, dia juga tidak bisa memastikan apakah pihaknya akan membuka jalur bagi siswa miskin. Pasalnya, pihaknya masih menunggu regulasi lebih lanjut dari Mendikbud dan Gubernur Bali.
"Saya belum cek. PPDB kan bulan Juni. Ini baru Februari. Belum sampai ke situ. Pergub belum turun. Permendikbud belum ada tentang PPDB. Biasanya Mei turun," katanya. (gil)
Baca juga: Awas, Terasi dan Jaje Begina Mengandung Bahan Berbahaya, Bisa Memicu Kanker