TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Di Kabupaten, Batang, Jawa Tengah, penerapan truk zero over dimension over load (ODOL) sudah dilaksanakan oleh Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Subah, Kabupaten Batang.

Koordinator UPPKB Subah, Eli Risandi menyebut, dalam sehari rata-rata ada seribuan truk masuk jembatan timbang.

Berdasarkan Peraturan Menteri (PM) 60 Tahun 2019 Pasal 73 ayat 2 telah diatur semua angkutan wajib masuk jembatan timbang terkecuali angkutan barang pengangkut peti kemas, barang berbahaya, alat berat, mobil tangki, bahan bakar minyak dan bahan bakar gas.

Ada beberapa sebab sehingga truk tidak lolos di jembatan timbang. Menurut Eli Risandi, truk yang tidak lolos di jembatan timbang berarti ada masalah.

Ada pelanggaran dari aspek administrasi misalnya tidak membawa dokumen perjalananan, tidak membawa Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE), SIM atau STNK. Dokumen yang tidak lengkap maka akan ditilang.

Kemudian penindakan lainnya dari sisi aspek teknis kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL).

Penegakan yang dilakukan yaitu transfer muatan, penindakan P21, normalisasi kendaraan, transfer muatan jika melebihi tonase. Bahkan jika dokumen ada indikasi palsu juga dilakukan penindakan P21.

Hal demikian akan dilimpahkan kepada Satreskrim Batang.

"Saya limpahkan yang terindikasi dokumen palsu ke Satreskrim Polres Batang. UPPKB Subah ini kan di bawah naungan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Jateng-DIY. Itu sudah pernah mengkasuskan P21 berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Jateng yang sudah inkrah didenda Rp 10 juta dan tetap wajib normalisasi kendaraan," tegasnya.

Untuk di UPPKB Subah sendiri sudah ada penindakan 10 truk lebih yang dilakukan pemotongan normalisasi.

Jangan Tebang Pilih
Terpisah, Ketua Apindo Jawa Tengah, Frans Kongi, mengatakan apabila aturan Zero ODOL (Over Dimension dan Over Load) benar-benar diterapkan awal tahun 2023, maka akan ada banyak pengusaha mengeluh.

Tak hanya sopir, pengusaha pun juga akan rugi sebab dengan muatan tertentu hanya butuh satu truk. Kini harus menggunakan dua armada.

Untuk menutup kerugian yang dialami oleh pengusaha, maka produk yang dipasarkan harganya harus dinaikkan. Namun ia khawatir pasar belum siap dengan kenaikan beberapa barang.

"Saat kondisi pandemi seperti ini, masyarakat masih mengalami kesusahan. Kalau barang yang diproduksi harganya harus naik, apakah masyarakat tidak teriak. Maka pemerintah harus bijak dalam membuat aturan," terangnya.

Frans mengakui tujuan Zero ODOL untuk mengurangi kecelakaan dan kerusakan jalan. Namun, jangan hanya kesalahan itu dilimpahkan kepada pengusaha, pengemudi, dan perusahaan truk saja.

"Pemerintah juga harus bertanggung jawab. Karena truk ODOL itu kalau jalan siapa yang keluarkan izin. Pasti pemerintah kan. Ketika uji KIR, pasti selalu dicek kondisi fisiknya sesuai atau tidak. Jangan justru oknum-oknum yang bermain gara-gara masih adanya ODOL," jelasnya.

Menurut Frans, para pengusaha tetap memaksakan muatannya, karena ada kesempatan aturan ODOL yang lemah.

Maka ongkos kirim bisa ditekan sedemikian rupa, supaya bisa menekan harga jual barang.

"Sebenarnya bukan kehendak pengusaha untuk memaksakan muatan. Tapi karena ada kesempatan aturan ODOL yang lemah. Kalau ada yang murah dan lebih menguntungkan mengapa tidak pakai truk ODOL. Okelah kalau nanti jadi diterapkan kami pasti akan rugi, tapi apa boleh buat," tambahnya.

Benahi Sistem
Pihaknya meminta pengawasan di lapangan tidak boleh tebang pilih. Tidak boleh pula ada pengecualian.

Dengan adanya jembatan timbang seharusnya bisa mengurangi truk ODOL yang ada di jalan.

"Tapi justru sekarang jembatan timbang ditiadakan. Kalau dirasa jadi potensi pungli, sistemnya yang harus dibenahi. Sebab, itu akan jadi media pencegahan truk ODOL di jalan," tutur Frans.

Para pengusaha sebenarnya bisa memahami apabila Zero ODOL diberlakukan untuk mengurangi kecelakaan dan jalan yang rusak. Namun jangan hanya tegas di awal saja, nanti lama-lama aturan itu longgar kembali.

"Kami pengusaha tidak masalah, meski kenyataannya pahit. Tapi aturan ini harus tegas. Jangan nanti ketat di awal, tapi lama-lama boleh lagi. Pemerintah jangan lembek, jangan ada pengecualian-pengecualian. Truk ODOL ya semua sama," tegasnya.

Pihaknya juga menghimbau kepada pengusaha truk maupun pengemudi untuk menerima kebijakan ini. Meski berat, namun demi kebaikan bersama. Asal ada solusi dari aturan ini, supaya tidak ada yang dirugikan.

"Tidak hanya pengemudi yang rugi, kami pun juga rugi jika aturan ini diterapkan. Namun, sudahlah tidak perlu menyalahkan siapapun. Jika memang untuk kebaikan bersama, kami pasti terima. Asal pemerintah tegas dan dapat menemukan solusi atas penegakan aturan ini," pungkasnya. (afn/fba/din/rtp)

Baca juga: Jalan Rusak Parah di Kabupaten Bandung, Ranti Ditandu Usai Melahirkan, Bupati Dadang Tebar Janji